Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Bergantung pada Penanganan Covid-19
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 28 Juli 2020 13:14 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi Tanah Air pada tahun ini sangat bergantung kepada penanganan Covid-19, khususnya pada paruh kedua 2020.
Kalau penanganannya efektif, dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, kata Sri Mulyani, maka kondisi ekonomi bisa pulih pada kuartal III dengan pertumbuhan positif 0,4 persen dan pada kuartal IV akan akselerasi ke 3 persen.
"Kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan tahun 2020 akan bisa tetap di zona positif," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Selasa, 28 Juli 2020. Upaya pemulihan ini menjadi amanat dari Presiden Joko Widodo kepada semua menteri dan pemerintah daerah.
Presiden, kata dia, menekankan kepada semua menteri dan pemerintah daerah agar Indonesia tetap berada pada skenario di mana pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan pada zona positif.
Pada skema ini, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III berada di kisaran 0-0,4 persen dan triwulan IV bisa lebih tinggi antara 2-3 persen. "Sehingga total perekonomian kita masih bisa tumbuh positif di atas nol persen untuk tahun 2020 ini," kata Sri Mulyani.
<!--more-->
Pemulihan ekonomi Tanah Air menjadi salah satu faktor yang menyumbang ketidakpastian dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian tersebut menyebabkan pemerintah harus menyesuaikan RAPBN, antara lain dengan memperlebar defisit dari yang sudah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya, menjadi 5,2 persen.
"Desain APBN 2021 cenderung kepada bagaimana kita hadapi ketidakpastian ini dan pemulihan ekonomi yang masih sangat dipengaruhi oleh kecepatan penanganan Covid untuk ditingkatkan dari yang disepakati dengan DPR," ujar Sri Mulyani.
Dengan defisit di 5,2 persen PDB pada 2021, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memiliki cadangan belanja Rp 179 triliun yang prioritasnya akan ditetapkan oleh Presiden. Ia mengatakan belanja tersebut akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan.
Prioritas yang akan didukung dari penambahan belanja tersebut antara lain dari sisi ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, serta untuk teknologi komunikasi dan informatika untuk pemerataan konektivitas di Tanah Air.
Serta, belanja juga akan diarahkan ke bidang kesehatan dan pendidikan, terutama untuk penanganan Covid-19 pasca 2020 dan dukungan untuk biaya vaksin. "Besok kami akan Ratas lagi untuk membahas penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini, agar dia betul-betul produktif dan didukung rencana belanja yang baik," ujar Sri Mulyani.