TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi daerah pertama yang mendapat utang atau pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). DKI Jakarta akan mendapat pinjaman Rp 12,5 triliun dan Jawa Barat Rp 4 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pinjaman itu akan dipergunakan untuk sejumlah program pembangunan di Ibu Kota. "Pendanaan ini untuk pengendalian banjir, peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan dan olahraga," ujar dia dalam siaran langsung, Senin, 27 Juli 2020.

Pembangunan tersebut diperlukan, menurut dia, lantaran DKI Jakarta memiliki porsi cukup besar kepada Produk Domestik Bruto Nasional. Sehingga, kalau pemulihan ekonomi dipercepat di Ibu Kota, dampaknya juga akan mengerek perekonomian nasional.

"Langkah itu seiring dengan peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 secara proaktif. Kami ingin agar masyarakat sudah berkegiatan ekonomi, pada saat bersamaan kegiatan tracing dan testing di Jakarta meningkat sangat signifikan," ujar Anies.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan Rp 8 triliun untuk tahun 2021.

<!--more-->

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, mengingat DKI Jakarta mengalami kenaikan defisit anggaran akibat turunnya pendapatan asli daerah dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan instrumen bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat direalisasikan secepatnya sehingga bisa memacu perekonomian.

Pada 2020, Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Emil itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di kisaran -2 persen hingga 2,3 persen. "Kami kerja keras supaya kejar 2,3 persen positif. Karena kalau Jawa Barat terkerek, tentu nasional ikut terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar," ujarnya.

Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,904 triliun untuk tahun 2020 dan Rp 2,098 triliun untuk tahun 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sosial, misalnya rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain.

Selain itu anggaran bakal dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur logistik, seperti jalan/jembatan provinsi dan kabupaten atau kota. Dana tersebut juga akan digunakan untuk perumahan masyarakat berpendapatan rendah, penataan kawasan khusus, serta infrastruktur lingkungan.