TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program kartu prakerja segera dimulai kembali, setelah beberapa waktu belakangan berhenti. Airlangga berujar program tersebut dimulai kembali setelah ada penyelesaian dari sisi kelembagaan dan revisi-revisi peraturan.

"Kemarin sudah clear dari kelembagaan, dan revisi mengenai Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian, sehingga gelombang keempat segera dimulai," ujar Airlangga dalam konferensi video, Senin, 27 Juli 2020.

Berbeda dengan tiga gelombang sebelumnya yang hanya membuka pelatihan dalam metode daring alias online, Airlangga mengatakan pada gelombang keempat ini pelatihan bisa dilakukan secara online maupun offline. Dengan demikian, serapan anggaran pun diharapkan bisa lebih cepat.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuka pelatihan Kartu Prakerja secara offline atau tatap muka pada Agustus mendatang. Rencananya, pelatihan secara langsung untuk penerima manfaat akan dilakukan bila kondisi pandemi sudah menunjukkan tren membaik.

“Mudah-mudahan pertengahan atau akhir Agustus sudah bisa dimulai untuk pelatihan luring (offline). Karena untuk Kartu Prakerja ini tidak semuanya berupa pelatihan online,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2020.

Susiwijono menjamin mekanisme pelatihan tatap muka akan mengutamakan protokol kesehatan. Misalnya patuh terhadap prinsip jaga jarak atau physical distancing. Peserta juga mesti menggunakan alat perlindungan diri seperti masker dan sanitizer.

Pelatihan tatap muka nantinya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selain mengumumkan rencana pelatihan langsung, Susiwijono menyatakan pihaknya akan segera membuka kembali penerimaan peserta Kartu Prakerja pada akhir Juli 2020.

Program ini memang sempat ditangguhkan sementara lantaran banyaknya lembaga yang mengirimkan evaluasi atas jalannya program tersebut. Pemerintah kemudian melakukan perbaikan tata kelola dari hasil evaluasi itu dan menerbitkan beleid baru, yakni Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, sebelum akhirnya program tersebut berjalan kembali.

Dalam pembukaan Kartu Prakerja gelombang keempat, pemerintah berencana meningkatkan jumlah kuota peserta menjadi 500 ribu orang dari sebelumnya sekitar 200 ribu orang.

CAESAR AKBAR