TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai jenis bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat miskin dan menengah bawah semakin diperluas. Kebijakan ini diambil di tengah pandemi Covid-19, konsumsi rumah tangga yang melemah, dan ancaman resesi ekonomi di depan mata.

Tempo merangkum sejumlah kebijakan perluasan bantuan yang disampaikan pemerintah beberapa waktu terakhir. Berikut di antaranya:

1. Perluasan Penerima PKH dan Sembako

Hingga awal Juli, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp 203,9 triliun. Alokasi ini 29,3 persen dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Covid-19 yang sebesar Rp 695,2 triliun. Angka ini terbesar dari semua bentuk pemulihan.

Rinciannya dari Rp 203,9 triliun ini yaitu:
- Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 37,4 triliun untuk 10 juta keluarga
- Kartu Sembako Rp 43,6 triliun untuk 20 juta keluarga
- Bansos Jabodetabek Rp 6,8 triliun
- Bansos non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun
- Kartu Prakerja Rp 20 triliun
- Diskon Listrik Rp 6,9 triliun
- Logistik, pangan, sembako Rp 25 triliun
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 31,8 triliun

Anggaran Rp 203,9 triliun ini sudah diperbesar dari awalnya yang cuma Rp 110 triliun. Penerima Program Keluarga Harapan atau PKH diperluas, dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Penerima Kartu Sembako diperluas, dari 15,2 juta menjadi 20 juta.

2. Bansos Produktif Tukang Sate Cs

Pada tanggal 21 Juli 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pedagang kecil dan mikro se-Indonesia. Ia menyebutnya sebagai bansos produktif, yang bisa digunakan untuk menambah modal usaha atau ekspansi.

“Jangan sekali-kali tambahan modal kerja ini dipakai untuk beli HP (Handphone), atau beli pulsa, hati hati. Saya ikuti lho ini. Harus dipakai betul-betul untuk tambahan modal kerja,” kata Jokowi kepada para pedagang kecil dan mikro yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta.

<!--more-->

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bantuan ini diberikan untuk pedagang kecil sebagai tukang sate, tukang soto, sampai tukang kerak telor.

"Sebagian benar-benar seperti hibah, jadi dapat uang lalu tidak dikembalikan," kata Febrio dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020.

3. Penerima BLT Jadi 29 Juta

Sabtu, 25 Juli 2020, giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penambahan cakupan masyarakat penerima anggaran perlindungan sosial. Menurut dia, sebelumnya anggaran tersebut ditujukan untuk 10 juta hingga 20 juta masyarakat penerima program seperti bantuan langsung tunai (BLT) sampai kartu sembako.

"Akan kami expand hingga 29 juta yang mencakup seluruh masyarakat baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Sri Mulyani dalam Future Financial Festival.

Menurut dia, masyarakat yang terkena dampak negatif dari Covid-19 akan mendapatkan dukungan dari negara melalui APBN. Bantuan khususnya untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi paling bawah yang mengalami dampak negatif luar biasa.

Tapi dia belum merinci, apakah anggaran Rp 203,0 triliun ini akan bertambah atau tidak. Masyita Crystallin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal Dan Makroekonomi, juga belum merespons pertanyaan Tempo mengenai hal ini.

4. Bantuan Modal Usaha Rp 500 Ribu dan Rp 3,5 Juta

Belakangan Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan model bantuan baru. Model bantuan terbaru itu disebut Bantuan Stimulan Insentif Modal Usaha (BSIMU), dalam Program Kewirausahaan Sosial (Prokus).

<!--more-->

Bantuan diberikan untuk Keluarga Penerima Manfaat atau KPM PKH Graduasi. Mereka adalah keluarga yang tak lagi menerima bansos PKH tapi sudah mulai atau sudah merintis usaha kecil-kecilan.

Pertama, ada bantuan Rp 500 ribu untuk 10 ribu keluarga. Total anggarannya Rp 5 miliar yang bersumber dari dana hibah. Kedua, bantuan tambahan Rp 3,5 juta untuk 1000 keluarga serta pendampingan dari pengusaha kecil dan besar yang sudah berkembang bisnsinya.

"Program kewirausahaan ini memang merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan para KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha," kata Juliari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2020.

5. Perluasan Bansos Dinilai Efektif

Di luar berbagai bantuan ini, masyarakat kecil juga masih bisa mengajukan pinjaman ke koperasi-koperasi. Lembaga Penyalur Dana Bergilir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga menyediakan dana Rp 1 triliun.

Mantan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri sedari awal juga mendorong perluasan penerima bansos ini. Ia menyadari data penerima tidak selalu sempurna.

"Tapi cenderung lebih efektif," kata Chatib, membandingkan dengan jenis bantuan stimulus Covid-19 lainnya. Bansos inilah yang bisa mendorong tumbuhnya konsumsi rumah tangga.

Bank Dunia lebih terus terang. Sejak tahun lalu, mereka menyatakan ada 115 juta masyarakat yang kembali rentan miskin. Laporan diberikan pada Sri Mulyani dan mengusulkan agar mereka ikut dapat bantuan, tidak hanya 10 sampai 20 juta penerima PKH ataupun Kartu Sembako.

<!--more-->

Kebijakan perluasan pemberian bansos ini diterapkan di tengah terjadinya tiga masalah kondisi makro ekonomi. Ketiga masalah itu adalah kenaikan jumlah penduduk miskin, jebloknya tingkat konsumsi rumah tangga, dan di tengah ancaman resesi.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah menyampaikan jumlah penduduk miskin Indonesia sudah naik akibat pandemi Covid-19. Dari 24,79 juta pada September 2019, menjadi 26,42 juta pada Maret 2020, atau naik 1,63 juta orang.

Adapun akibat pandemi Covid-19, pada triwulan I 2020, laju konsumsi rumah tangga langsung jeblok. Dari 4,97 persen year-on-year (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi 2,84 persen yoy pada triwulan I 2020.

Sementara itu, pada triwulan I 2020, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen year-on-year (yoy). Di triwulan II 2020, Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi mulai tumbuh minus 4,3 persen. Jika triwulan III 2020, Indonesia secara teknis jatuh ke jurang resesi.

Negara lain sudah lebih dulu resesi, seperti Singapura, Thailand, dan Korea Sekatan. "Tidak ada negara yang aman dari ancaman resesi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu. Perluasan bansos di tengah adanya tiga masalah utama itu diharapkan bisa membantu masyarakat kecil yang terpuruk.