Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat Peresmian Stasiun Terpadu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, membahas progres pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui video konferensi (virtual) di Gubernuran, Selasa, 21 Juli 2020.
"Luar biasa Gubernur telah melakukan koordinasi dengan semua Forkopimda untuk ini. Minggu depan kita akan melakukan koordinasi lagi," kata Budi Karya.
Budi Karya meminta peserta rapat virtual agar menyampaikan apa yang menjadi masalah terkait dengan lahan dan harga disampaikan sepenuhnya melalui kesempatan tersebut.
"Saya minta data dari tim. Apa saja masalah? Saya minta kepada tim Kejati atau tim BPN," ujarnya.
Selain Menhub, ikut juga perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kakanwil ATR/ BPN Sulsel, Kejati Sulawesi Selatan, dan Forkopimda Parepare, Maros, Pangkep dan Barru.
Gubernur Sulawesi Selatan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani dan Plt Kadis Perhubungan Sulawesi Selatan Arafah.
Nurdin Abdullah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Budi Karya atas perhatiannya terhadap pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare.
"Sekali lagi kami menyampaikan kepada Menteri akan terus melakukan koordinasi dan dukungan semua mengenai jalur kereta api Makassar - Parepare," katanya.
Menurut Nurdin Abdullah, semua peserta virtual tentunya hadir berdasarkan semangat kebersamaan dan pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare.
"Kita semua yang hadir disini dipayungi dengan semangat yang tinggi untuk mewujudkan ini semua," urainya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Bambang Priono, mengatakan saat ini dana untuk pembebasan lahan jalur KA Makassar-Parepare sudah ada.
"Yang paling pertama uangnya sudah ada atau belum. Berdasarkan undang-undang pembayaran harus melalui pengadilan. Tapi harus menyediakan persyaratan dari pengadilan. Kalau ada perbedaan nama kita sesuaikan pada saat pembayaran," ujarnya.
