TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memformulasikan subsidi tahun 2021 agar bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Namun, skema transformasi itu akan dilakukan bertahap agar tidak mengejutkan masyarakat.

"Untuk subsidi, di dalam postur awal (RAPBN 2021) kami tetap akan mencadangkan. Mekanismenya akan kami diskusikan yang mana yang bisa sesuai prinsip subsidi, harus tepat sasaran," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 9 Juli 2020.

Dia mengatakan imbas Covid-19 terhadap perekonomian dan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan subsidi tersebut. Di samping itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang perlu dimutakhirkan menjadi faktor yang diperhatikan pemerintah.

"Untuk itu, kami akan lihat secara keseluruhan infrastruktur untuk bisa mentransformasikan subsidi ini, namun kami paham bahwa subsidi dimensinya sangat banyak," tutur dia.

Bekas Direktur Bank Dunia itu memahami bahwa subsidi yang baik adalah yang memenuhi target. Namun, karena selama ini pemerintah terbiasa memberi subsidi melalui produk atau komoditas, Sri Mulyani mengatakan akan memformulasikan agar transformasi itu tidak mengejutkan masyarakat dan ekonomi.

"Namun secara bertahap kita bisa menuju kepada subsidi yang target langsung ke masyarakat. Kami akan formulasikan dan kami akan bicara dengan menteri terkait, yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial, juga Kementerian BUMN dan juga pada sidang kabinet," ujar Sri Mulyani.

Di dalam rapat tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah memahami bahwa pemerintah tidak berniat untuk mencabut subsidi pada tahun depan. "Penjelasan dari kepala BKF subsidi tetap dilakukan, memang pemerintah akan melakukan transformasi subsidi elpiji dan mengubahnya jadi bantuan non tunai subsidi langsung, pemerintah ke depan subsidinya tidak dalam komoditas tapi kepada orang," kata dia.

Namun, lantaran data penerima subsidi masih bermasalah terkait akurasi dan dikhawatirkan menimbulkan persoalan ke depannya, maka anggota Dewan berpendapat untuk 2021 pemerintah mesti tetap memberi subsidi solar, elpiji 3 kilogram, dan listrik kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Untuk listrik berbasis pelanggan. Sementara, untuk minyak tanah, elpiji, hingga solar berbasis produk," ujar Said. Banggar pun meminta pemerintah berhati-hati dalam melaksanakan transformasi susbidi energi, serta perlu mempertimbangkan waktu pelaksanaannya, mengingat saat ini masih masa pandemi.

CAESAR AKBAR