TEMPO.CO, Jakarta - Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan lima usulan pengembangan kawasan industri terpadu dapat masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) periode 2020-2024. Koordinator Kepala Project Management Office KPPIP, Yudi Adhi Purnama, mengatakan terdapat lima usulan yang dianggap sudah memenuhi kriteria proyek prioritas.

“Sudah layak secara kriteria, tapi statusnya belum firm karena harus ditetapkan dengan peraturan presiden,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Senin 6 Juli 2020.

Yudi menyebut lima proyek kawasan industri itu ada di antara lebih dari 240 usulan proyek yang diajukan pemerintah daerah, korporasi swasta, serta perusahaan pelat merah kepada KPPIP. Empat proyek yang sudah terjaring lebih dulu adalah Kawasan Industri Takalar di Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Tanjung Enim di Sumatera Selatan, serta dua area industri potensial di Maluku Utara, yaitu Teluk Weda dan Pulau Obi.

Menurut dia, keempatnya sudah memenuhi persyaratan ketat PSN, mulai dari aspek tata ruang yang baik, kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah pusat, memberi dampak ekonomi kepada masyarakat lokal, diproyeksi lancar saat pembangunan, dan wajib sudah masuk tahap konstruksi paling lambat pada 2024.

Usulan pengembangan kawasan Batang di Jawa Tengah pun hampir dipastikan masuk PSN karena sesuai dengan kebutuhan perintah. “KIT Batang masuk baru-baru ini,” tutur Yudi.

Kawasan terpadu Batang seluas total 4.368 hektare ini sedang ditawarkan kepada pada investor yang berencana merelokasi pabrik dari Cina dan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Rabu pekan lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memastikan tiga dari tujuh perusahaan multinasional yang sudah berkomitmen masuk Indonesia memilih kawasan tersebut untuk pemindahan lini produksi. Investasi yang akan masuk ke Batang di tahap pertama diperkirakan mencapai total US$ 850 juta, serta berpotensi menyerap 30 ribu tenaga kerja.

Bahlil menuturkan pemerintah mengedepankan KIT Batang untuk bersaing dengan kawasan industri negara sekitar Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Malaysia, yang masing-masing juga mengunggulkan strategi terkait aspek lahan. “Kita harus yakinkan Batang solusi terbaik dalam rangka mengurangi Capex (modal kerja) mereka untuk perolehan tanah,” kata dia.

Kepada Tempo, Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan semakin banyak jenis proyek yang diusulkan sebagai PSN. Oleh karenanya, kriteria yang ditetapkan pemerintah pun semakin ketat. “Sekarang pun dicari yang kebutuhan invetasinya tinggi,” tutur Wahyu pertengahan Juni lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pemerintah mengutamakan proyek yang berhubungan dengan peningkatan konektivitas serta produktivitas untuk menjaga denyut perekonomian di masa pandemi Covid-19.

"Yang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat luas akan kami teruskan, termasuk apabila diperlukan penataan dan penjadwalan ulang," ucapnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia bidang Properti dan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar, mengatakan kawasan industri yang sudah menjadi prioritas pemerintah sebaiknya dilengkapi dengan konsep tambahan yang dapat menarik minat pemodal, seperti pembangunan hunian dan transportasi.

“Kalau bisa dimanfaatkan karyawan dari pabrik-asing asing itu, akan ada penurunan biaya operasional, misalnya jadi tak perlu ada antar jemput karyawan,” katanya. “Konsep kota terintegrasi semacam ini cukup diminati.”

YOHANES PASKALIS