TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menolak tudingan bahwa ada perlakuan istimewa kepada pihak tertentu terkait pemberian izin ekspor benih lobster karena yang memutuskan bukan dirinya, tetapi tim lintas direktorat.

"Yang memutuskan (perusahaan mana yang boleh mengekspor benih lobster) juga bukan saya, tetapi tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri, tetapi dari tim yang sudah ada," kata Menteri Edhy dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin, 6 Juli 2020.

Menteri Edhy mengungkapkan bahwa siapapun yang ingin mendaftar maka berkas pendaftaran akan diserahkan kepada tim. Tim lintas direktorat tersebut yang nanti akan memutuskan sesuai regulasi yang berlaku apakah suatu perusahaan sudah memenuhi syarat atau belum.

Dalam rapat yang sama, Menteri Edhy mengingatkan bahwa satu ekor lobster diperkirakan bisa menghasilkan hingga sekitar satu juta telur sehingga potensi itu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat.

Menteri Edhy Prabowo memaparkan seandainya lobster ditinggalkan di alam maka diperkirakan jumlah telur yang bisa mencapai dewasa hanya sekitar 0,02 persen. Namun, lanjutnya, maka jumlah telur lobster yang dapat mencapai dewasa adalah sekitar 30 persen.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan, proses seleksi untuk menjadi eksportir benih lobster terbuka untuk siapa saja baik perusahaan maupun koperasi berbadan hukum.

Selama mereka yang mengajukan ternyata memenuhi persyaratan dan kualifikasi, KKP tidak akan mempersulit. Bahkan agar proses seleksi hingga ekspor benih lobster berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, semua Dirjen dilibatkan termasuk bagian inspektorat.

"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budi daya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," katanya.