TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial saat ini. Pasalnya, data yang belum diperbarui dinilai membuat pemberian bansos menjadi tidak tepat sasaran.

"Kita tahu persis misalnya orang-orang yang mampu, rumahnya gedongan di Jakarta, tapi dipaksa untuk menerima (bantuan sosial). Bahkan di kantor saya eselon I ada yang dapat, bayangkan. Ya mungkin dipakai data yang lama," ujar Suharso Monoarfa dalam rapat bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 1 Juli 2020.

Menurut Suharso, bansos yang salah sasaran tersebut bukanlah salah dari Kementerian Sosial maupun pihak yang menerima. Melainkan, kata dia, itu adalah permasalahan data yang belum dimutakhirkan. "Waktu pemutakhiran tahun berapa diambil dan di ambil KK untuk Jakarta kan aneh bin ajaib kita lihat itu, bukan kita tanpa melihat."

Karena itu, Suharso mengatakan pemerintah telah menyiapkan program verifikasi dan validasi data di tahun 2021. Sehingga, ke depannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan ada perbaikan.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan ada 92 kabupaten dan kota yang tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sejak tahun 2015. Selain itu, sebanyak 319 kabupaten dan kota memutakhirkan tidak sampai 50 persen data kemiskinannya. Adapun 103 kabupaten dan kota sudah memperbarui lebih dari 50 persen datanya.

"Kalau diklasifikasikan, paling parah itu 92 kabupaten dan kota. Yang setengah parah 319 kabupaten dan kota, dan yang lumayan 103 kabupaten dan kota. ini kondisi yang kami hadapi sekarang," ujar Juliari.

Sejak 2015, kata Juliari, verifikasi dan validasi data kemiskinan tersebut dipegang oleh daerah. Pemutakhiran data kemiskinan secara nasional, menurut dia, paling terakhir dilakukan pada 2015.

"Sejak 2015, Kemensos karena tidak pernah dianggarkan dan memang tidak pernah menganggarkan karena terkait peraturan perundangan, sehingga verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah," katanya.

Belakangan, perkara data kemiskinan menjadi sorotan publik lantaran terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Carut marut data kemiskinan dinilai membuat penyaluran bansos tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

"Memang beberapa waktu lalu dituliskan di media bahwa datanya data lama tahun 2015. Mungkin itu tidak 100 persen benar. Memang, verifikasi dan validasi terakhir yang dilakukan secara nasional adalah saat 2015 tapi bukan berarti 2015 sampai 2020 tidak ada verifikasi sama sekali," ujar Juliari.

Juliari mengatakan saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah memberikan sejumlah anggaran untuk Kementerian Sosial guna melakukan verifikasi dan validasi DTKS yang lebih masif pada 2021.