TEMPO.CO, Jakarta - Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (Sepakat) yang diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018 dinilai dapat membantu memulihkan sektor sosial ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

"Dalam konteks pemulihan dampak sosial ekonomi akibat pandemi, Sepakat dapat mendukung daerah untuk merumuskan strategi dan kebijakan maupun lisan melalui analisis indikator sosial ekonomi," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa saat membuka Webinar Nasional Pemanfaatan SEPAKAT untuk Pemulihan Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Daerah, Rabu 24 Juni 2020.

Lebih lanjut, Suharso menyatakan Sepakat juga akan mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem yakni 0 persen pada 2024 yang dicanangkan pemerintah pada RPJMN 2020/2024.

Secara umum, sistem ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RPJMD, RKPD, strategi penanggulangan kemiskinan daerah, dan yang lainnya.

Pasalnya, Sepakat menjadi cikal bakal digitalisasi monograf desa yang terintegrasi yaitu pendataan dan analisis proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi yang inklusif dan pro-poor.

"Semua rangkaian prosesnya dilakukan secara otomatis dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial," ujar Menteri Suharso.

Dalam RPJMN 2020/2024, Pemerintah menargetkan Sepakat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah provinsi dan daerah serta kabupaten di Indonesia.

Adapun hingga saat ini, Sepakat baru diterapkan di 129 kabupaten/kota dan 7 provinsi.

Selain itu, Sepakat merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional penanggulangan Bencana.

"Ke depannya, akan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan," ungkapnya.