TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan mengajukan RAPBN 2021 dengan pagu indikatif sebesar Rp 41,3 triliun. Pagu ini lebih kecil dari usulan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 41,75 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, anggaran tahun mendatang akan difokuskan untuk empat program. Di antaranya pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengamanan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

“Program kami mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan sesuai dengan renstra (rencana strategis),” tutur Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa, 23 Juni 2020.

Budi Karya memaparkan, secara rinci, pagu indikatif kementeriannya dalam APBN 2021 akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 3,9 triliun; belanja barang operasional Rp 2,8 triliun; dan belanja barang non-operasional sebesar Rp 34,5 triliun. Adapun rencana pendanaan Kemenhub diproyeksikan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 30,2 triliun; PNBP sebesar Rp 3,3 triliun; BLU Rp 1,6 triliun, PIN Rp 806 miliar; dan SBSN Rp 5,3 triliun.

Dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) 2021, Kemehub memiliki prioritas untuk sektor transportasi darat berupa penyelenggaraan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan, subsidi angkutan umum perkotaan, pembangunan Terminal A di

<!--more-->

18 lokasi, rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau. Selanjutnya, pembangunan tujuh unit kapal penyeberangan perintis dan peningkatan sertifikasi registrasi uji tipe elektronik.

Sementara itu di sektor perkeretaapian, Kementerian menetapkan sejumlah program prioritas yang beberapa di antaranya meliputi pembangunan jalur Makassar-Parepare. Kegiatan ini juga merupakan program prioritas rencana kerja pemerintah (RKP). Kemudian, Kementerian masih akan berfokus membangun jalur ganda Bogor-Sukabumi, elektrifikasi jalur KA lintas Solo Balapan-Solo Jebres, pembangunan jalur kereta api Bandara Kulonprogo, hingga peningkatan jalur kereta api jalur Sumatera.

Di sektor udara, Budi Karya merinci, Kemenhub bakal membangun jembatan udara sebanyak 37 rute di Papua. Di perkotaan Jabodetabek, Kementerian juga akan mendukung pembangunan beberapa simpul transportasi hingga pemberian subsidi.

Berdasarkan rancangannya, Kemenhub pun masih akan melanjutkan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan sejumlah konsorsium. Salah satunya pengembangan Bandara Komodo dengan investasi sebesar Rp 1,2 triliun.

“Kami juga mendorong KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur), dan sewa yang sudah berjalan,” ujarnya. Saat ini, ada lima kegiatan di sektor darat, 12 kegiatan di sektor laut, dan satu kegiatan di sektor udara yang dikerjasamakan dengan mekanisme tersebut.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA