Anggaran Covid-19 Rp 677 T, Jokowi: yang Korupsi Digigit Keras

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Senin, 15 Juni 2020 12:50 WIB

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu, 10 Juni 2020. ANTARA/POOL/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jokowi mengatakan, anggaran tersebut sangat besar, sehingga memerlukan tata kelola yang baik dengan prosedur yang sederhana yang tidak berbelit-belit.

Karena itu, ia meminta semua pihak untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan alokasi anggaran jumbo tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Jokowi mengatakan akuntabilitas dan pencegahan harus diutamakan dalam mengawal pelaksanaan anggaran pemerintah.

"Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 lewat video conference, Senin, 15 Juni 2020.

Namun, di saat yang sama, Jokowi juga meminta para penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), hingga penyidik PNS agar tidak menggigit orang yang tidak bersalah. "Jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya."

Jokowi menegaskan aspek pencegahan korupsi harus lebih dikedepankan dan semua pihak harus proaktif mengingatkan kalau ada potensi masalah. "Jangan menunggu terjadinya masalah, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok," tutur dia. Untuk itu, ia mengatakan sistem peringatan dini dan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel harus dibangun.

Adapun menurut Jokowi, BPKP, inspektorat, dan LKPP adalah aparat internal pemerintah yang fokus kepada pencegahan dan perbaikan tata kelola. Sembari, mereka juga harus tetap bekerjasama dengan BPK dan bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dengan adanya sinergi serta check and balance antar lembaga, ia yakin pemerintah bisa bekerja lebih baik lagi dalam menangani berbagai masalah dan tantangan.

Berita terkait

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

9 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

10 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

10 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

10 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

11 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

12 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

13 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya