Anggaran Kesehatan Corona Rp 87,55 T, BKF: Belum Semua Digunakan

Ilustrasi Virus Corona atau Covid-19. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menepis anggapan bahwa alokasi anggaran kesehatan untuk menangani dampak virus corona atau Covid-19 terlalu kecil. Ia mengatakan besar kecil alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

"Soal anggaran kesehatan kecil, ini kan relatif terhadap kebutuhannya. Yang jadi poin apakah kebutuhannya lebih besar dari yang dialokasikan? Saat ini jawabannya tidak," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi video, Kamis, 4 Juni 2020.

Buktinya, kata Febrio, alokasi anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun yang disiapkan pemerintah pun belum semua digunakan. Karena itu, ia mengatakan besar kecilnya nominal anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jangan dibandingkan dengan alokasi di kebutuhan lain.

Febrio mengatakan pemerintah pasti akan menambah alokasi anggaran kesehatan kalau diperlukan. "Saat ini masalah kita bukan kurang uang, tapi alatnya ada enggak, kalau ada dan dibutuhkan lebih banyak pemerintah akan alokasikan ke sana," ujar dia. "Terbukti sekarang anggarannya ditambah dan belum terpakai semua."

Saat ini, kata Febrio, pemerintah telah menaikkan anggaran kesehatan terkait penanganan dampak virus corona atau Covid-19 dari mulanya Rp 75 triliun menjadi Rp 87,55 triliun. Perubahan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur APBN 2020.

Febrio menjamin pemerintah akan mendukung pemulihan kesehatan seberapa besar pun kebutuhan. Ia mengatakan kesehatan menjadi sektor yang diprioritaskan pemerintah. Sebab, perihal kesehatan juga menjadi sumber ketidakpastian ekonomi saat ini.

"Kalau kesehatan belum sempurna, ini kita selalu di kenormalan baru. Ini bukan hal yang bagus untuk ekonomi," ujar Febrio. "Tapi jangan bandingkan dengan anggaran lain tapi lihat kebutuhan, saat ini alokasinya masih lebih dari cukup."

 

 






BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

2 jam lalu

BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

BSSN diminta segera membongkar sosok hacker Bjorka.


Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

2 jam lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

2 jam lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

2 jam lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

2 jam lalu

Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

Update Covid hari ini Jumat 30 September 2022 bertambah 1.857 kasus sehingga total mencapai 6.431.624 orang.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

3 jam lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

4 jam lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

5 jam lalu

Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

Kemenkeu membeberkan perkembangan dari bantuan sosial atau bansos reguler yakni pemberian sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

5 jam lalu

Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

Kemenkeu mengumumkan bahwa bantuan sosial atau bansos reguler yakni sembako dan dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat akan dibagikan Senin, 3 Oktober 2022.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

7 jam lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir