TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyiapkan tiga fase pengetatan pengawasan di jalur darat, yakni lewat jalan tol, jalan arteri, hingga jalan tikus. Pengetatan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya arus mudik Lebaran 2020.

Dari masing-masing fase ini , Kemenhub akan menambah jumlah personel yang berjaga di titik-titik cek poin. "Fase pertama adalah fase antisipasi. Ini kami lakukan hingga 23 Mei 2020 dengan penguatan tim yang berjaga pada posko di semua jalan," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, Senin, 19 Mei 2020.

Adita menuturkan, selama fase itu dijalankan, petugas lapangan akan menegakkan larangan mudik seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Di titik-titik cek poin, petugas bakal menindak masyarakat yang berkukuh melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

Penindakan dilakukan untuk mobil pribadi, travel, maupun bus. Sementara itu, armada yang membawa angkutan khusus atau penumpang dengan kriteria non-mudik, seperti petugas medis, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, hingga WNI repatriasi akan ditandai dengan stiker khusus.

<!--more-->

Selanjutnya, fase kedua dilakukan pada hari pertama dan kedua Lebaran, yakni 24 hingga 25 Mei 2020. Pada fase ini, Kemenhub akan melakukan penyekatan untuk rute-rute pendek, seperti Jakarta-Bandung, Jakarta-Cirebon, dan Jakarta-Kuningan. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas mudik dari Jabodetabek ke provinsi-provinsi sekitarnya atau non-wilayah aglomerasi.

Kemudian pada tahap ketiga, yakni pasca-Lebaran, Adita menerangkan, petugas akan memperkuat personel untuk kembali melakukan pengawasan. Namun kali ini, pengetatan pengawasan dikonsentrasikan untuk kendaraan yang bakal masuk ke Jabodetabek. "Kendaraan masuk Jabodetabek akan disemprot disinfektan. Kemudian rest area juga akan diawasi," tuturnya.

Adita menjelaskan, pengawasan lau-lintas mudik selama Lebaran dilakukan bersama dengan instansi lain. Polri, TNI, dinas perhubungan daerah, polisi pamong praja, dinas kesehatan daerah, hingga Jasa Marga akan bergerak bersama mengawal pengawasan ini.

Bagi masyarakat yang melanggar kebijakan larangan mudik tersebut, Adita memastikan petugas kepolisian akan memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Besaran sanksinya merupakan diskresi dari kepolisian," tuturnya.