TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab tudingan beberapa pihak yang menilai pemerintah terlambat menangani dan mengantisipasi pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Dia mengatakan, pemerintah telah dengan maksimal dalam pengananan dampak ini.

"Sebenarnya bukan terlambat ya, yang bisa dikatakan yang tepat adalah hati-hati. Jadi semenjak Covid-19 itu dinyatakan, setiap hari Presiden (Joko Widodo) membuat sidang kabinet hari ke hari," kata Budi Karya dalam bincang virtual dengan Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Budi Setyarso dengan topik "Rahasia Kesembuhan BKS" melalui akun Instagram @tempodotco, Sabtu 16 Mei 2020.

Budi Karya mengatakan, pemerintah tak ingin Indonesia menjadi zona merah. Jadi sebisa mungkin berusaha untuk tetap hijau. Sebagai contoh, saat memulangkan anak buah Kapal Pesiar Diamond Princess, di Jepang, perlu waktu seminggu untuk menutuskan hal tersebut. "Jadi bukan terlambat tapi hati-hati sekali," ucap dia.

Jika berkaca pada Amerika Serikat yang sudah positif 1,4 juta orang dan Rusia sekitar 260 ribu orang, angka positif pasien virus corona masih berada pada level 16 ribu. Menurut Budi, hal ini berkat kehati-hatian Pemerintah Indonesia.

Budi mengatakan, pemerintah selalu bertindak hati-hati dan mencari alternatif dalam penanganan virus corona di Indonesia. Seperti halnya ketika melakukan pemulangan WNI dari Cina, pihaknya selalu memikirkan berbagai macam cara agar itu bisa berhasil terlaksana dengan aman.

<!--more-->

"Jadi pemerintah tidak abai, bahkan dipikirkan secara komprehensif. Kalau kemarin-kemarin kita memikirkan bagaimana penanganan covid ini. Sekarang kita buat koordinasi yang lebih koordinatif, koordinatornya Pak Doni (Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19)," Budi menjelaskan.

Adapun saat ini, kata Budi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun melaksanakan rapat terbatas di jajaran kabinet hingga sepuluh kali dalam sepekan. Hal ini demi terus berusaha untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 dari berbagai sektor agar masyarakat dapat bisa bertahan pada kondisi seperti sekarang.

"Nah sekarang ada dua kata yang tak boleh ada, yaitu terpapar dan terkapar. Kalau terpapar kena Covid-19 dan terkapar itu enggak bisa makan," tuturnya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengkritik salah satu kebijakan pemerintah terkait larangan mudik. Keputusan ini terlambat, kata dia, lantaran semestinya sudah ditetapkan pada Maret lalu saat pergerakan perantau belum terlampau tinggi.

"Saya sudah katakan sejak awal Maret, mudik please dilarang. Waktu itu juga belum ada PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," ujarnya dalam telekonferensi.

EKO WAHYUDI l FRANCISCA CHRISTY ROSANA