TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap bantuan sosial tunai dari pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat sampai nanti ketika konsumsi domestik normal kembali. Hal itu dia sampaikan saat mengecek penyaluran bansos tunai dari pemerintah.

"Sejumlah warga terlihat mengantre dengan tertib, saling menjaga jarak, dan mengenakan masker. Mereka adalah keluarga-keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah," kata Jokowi melalui Instagramnya, Rabu, 13 Mei 2020.

Jokowi mengecek langsung jalannya penyaluran bansos tunai di Kantor Pos Jalan Ir. H. Juanda, Bogor, Jawa Barat. "Saya yang datang meninjau sempat berbincang dengan beberapa orang di antaranya," ujarnya.

Adapun pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial kepada warga selama masa pandemi Covid-19. Yaitu bantuan sosial tunai, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

"Ada PKH, kemudian kartu sembako, kemudian ada bantuan sosial tunai, kemudian ada BNPT, ada BLT desa, banyak sekali, sehingga kami harap bisa menjangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk," kata Jokowi.

<!--more-->

Presiden pun mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial. Ia juga meminta masyarakat yang terdampak Covid-19 aktif melapor ke RT/RW masing-masing jika belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

"Lapor ke RT/RW sehingga bisa disusulkan," ujar Jokowi saat meninjau langsung penyerahan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Pos Juanda, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 13 Mei 2020.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, warganya bisa mengetahui data penerima bantuan dari Sistem Kolaborasi dan Solidaritas Untuk Rakyat (Salur) yang dapat diakses secara online di situs http://salur.kotabogor.go.id. Masyarakat cukup memasukkan nomor induk keluarga (NIK) untuk mengetahui apakah sudah termasuk penerima bantuan atau belum.

"Kalau belum termasuk, warga bisa mengajukan diri sehingga bisa masuk ke tahap penyaluran berikutnya. Sebab, terbuka kemungkinan masih banyak data ganda," ujar Bima di lokasi yang sama.

HENDARTYO HANGGI | DEWI NURITA