Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tak mendanai secara langsung delapan entitas yang menjadi mitra Kartu Prakerja. Informasi itu ia sampaikan melalui Instagram pribadinya, Sabtu, 9 Mei 2020.
"Pemerintah tidak membayar langsung kepada 8 mitra yang terpilih untuk melaksanakan program ini," tuturnya.
Delapan mitra yang ia maksud ialah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, serta Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Tenaga Kerja. Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menjelaskan marketplace yang menjadi mitra penyedia platform Kartu Prakerja akan mengambil komisi dari biaya pelatihan yang ditawarkan lembaga kursus.
Menurut dia, hal itu wajar karena perusahaan menjual layanan jasa. "Wajar karena marketplace ini yang menyediakan akses peserta Kartu Prakerja untuk memilih lembaga pelatihan secara transparan," ujar Panji, 27 April 2020.
Panji menerangkan, sebelum membangun mitra dengan platform penyedia layanan digital, jenis pelatihan yang disediakan oleh lembaga-lembaga kursus tersebar tak menentu. Akibatnya, masyarakat pun sulit memilah dan memilih lembaga pelatihan dan jenis pelatihan yang cocok untuk diikuti.
Selain itu, masyarakat juga tidak bisa membandingkan secara gampang harga-harga kursus yang ditawarkan oleh lembaga pemberi pelatihan. Karena itulah, Panji mengungkapkan perlu adanya keterlibatan pasar digital dalam pelaksanaan Kartu Prakerja agar masyarakat dapat leluasa memilih pelatihan yang cocok sekaligus menjadi bukti transparansi program.
Kendati begitu, Panji memastikan komisi ini dibahas secara business to business oleh marketplace dan lembaga pelatihan. Itu disepakati antara mereka. Kami hanya melihat apakah layanan yg diberikan sesuai dengan peraturannya," ujar dia.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
3 hari lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
