TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah belum mampu memperluas pemberian stimulus listrik. Karena itu, pemerintah belum dapat memberikan keringanan tarif listrik kepada pelanggan golongan rumah tangga mampu, misalnya pelanggan 900 VA mampu, 1.300 VA, hingga 2.300 VA.

"Kembali lagi ke usulan 1.300 VA, kami telah menampung usulan untuk 900 VA rumah tangga mampu, kemudian 1.300 VA, dan 2.300 VA. Tapi saat ini alokasi dana dari pemerintah belum memadai dan posisi keuangan PLN tidak dalam kondisi yang bisa mendukung," ujar Arifin dalam rapat bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 4 Mei 2020.

Untuk menggelontorkan insentif guna menangkis dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang senilai Rp 405 triliun, Arifin mengatakan sudah banyak pengorbanan anggaran dari sejumlah program yang direncanakan. Bahkan, pemerintah juga telah mencari dukungan pendanaan dari berbagai cara, termasuk dukungan internasional. Salah satu kucuran dari insentif tersebut ditujukan untuk stimulus tarif listrik bagi pelanggan dari golongan miskin dan rentan miskin

Saat ini, pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan atau selama April hingga Juni 2020. Pelanggan R.1/450 VA mendapat diskon 100 persen dan pelanggan R.1/900 VA tidak mampu mendapat diskon 50 persen.

Arifin menyadari bahwa secara ideal, apabila dana mencukupi, seluruh masyarakat bisa menikmati guyuran subsidi listrik itu di tengah pandemi Covid-19. Namun, pemerintah memperhitungkan banyak hal, termasuk berapa lama pagebluk ini akan berlangsung. Penetapan pelanggan yang mendapat stimulus pun diklaim telah mempertimbangkan berbagai data dari PLN, Kementerian Sosial, hingga Badan Pusat Statistik.

"Untuk itu mohon bisa dipahami, pemerintah melakukan kebijakan ini antisipasi wabah akan berlangsung dalam 3 bulan. Juli bisa recover belum, tentu ini bergantung pada kesuksesan kita melakukan physical distancing dan PSBB," tutur Arifin. Meskipun demikian, ia berjanji akan membawa usulan perluasan stimulus itu ke kementerian dan lembaga terkait untuk dikaji lagi.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan menyampaikan usulannya mengenai perluasan stimulus listrik tersebut. Usulan misalnya datang dari perwakilan Fraksi Demokrat, Sartono. Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan perluasan subsidi listrik hingga ke pelanggan 900 VA non-subsidi dan 1.300 VA. "Boleh dihitung-hitung, mungkin bukan gratis tetapi keringanan juga boleh, karena rakyat menengah pun sudah terdampak karena Covid-19 ini," ujar dia.

Usulan serupa juga meluncur dari perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto. Ia mendukung adanya insentif bagi pelanggan 900 VA rumah tangga mampu. Sebab, berdasarkan pantauannya, sebagian pelanggan golongan tersebut juga ada yang terdampak ekonominya, misalnya karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. "Mereka juga butuh keringanan."