TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melonggarkan berbagai proyek infrastruktur dan kegiatan kerja Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung pembiayaan mitigasi pandemi Covid-19. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan hasil penghematan lembaganya mencapai Rp 44,5 triliun, dari pagu awal 2020 sebesar Rp 120,2 triliun.

“Realokasi itu masih untuk asumsi penanganan Covid-19 selama tiga bulan. Kita berhemat dari proyek yang kontraknya bisa diperpanjang atau ditunda ke tahun depan,” katanya kepada Tempo, Selasa 28 April 2020.

Pada tahap awal perubahan postur anggaran, kata Endra, besaran realokasi hanya sekitar Rp 24,5 triliun dari pagu 2020. Namun, berbasis keputusan Sidang Kabinet Paripurna pada 14 April 2020, serta Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 yang terbit sehari setelahnya, kementerian akhirnya merealokasi Rp 44,58 triliun. Jumlah itu pun didasari pemetaan internal Kementerian PUPR terhadap rencana kegiatan tahun ini.

Langkah penghematan tersebut beragam, mulai dari pemotongan biaya perjalanan dinas dan paket meeting, penundaan kontrak yang belum lelang, serta pemangkasan anggaran non fisik seperti survei. Menurut Endra, kementerian juga menyeleksi dan mengubah sejumlah paket kerja tahun tunggal (single years) menjadi paket tahun jamak, khususnya kontrak senilai maksimum Rp 100 miliar.

Contohnya adalah pelonggaran kerja beberapa proyek pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, seperti venue olahraga, lima tower rumah susun, serta penataan kompleks.

“PON diundur ke tahun depan, jadi kita bisa mengurangi sumber dayanya dulu untuk kegiatan lain,” ucapnya. “Kalau dikebut tahun ini, biaya perawatannya nanti malah jadi beban baru.”

Meski begitu, Endra memastikan Kementerian PUPR tetap menyelesaikan program prioritas yang targetnya mengikat dan sudah memasuki tahap akhir konstruksi. Salah satu sampelnya adalah pengerjaan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di hulu Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

<!--more-->

Kedua bendungan itu diproyeksi meredam aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango ke arah Sungai Ciliwung, dan memangkas debit banjir ke arah Jakarta. “Pemilihan proyek prioritas biasanya didasari rencana strategis, arahan presiden, dan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Endra.

Perpanjangan pelaksanaan paket tahun jamak alias multiyears pun menjadi strategi penghematan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mengatakan unitnya harus tetap mengawasi kondisi sistem jaringan jalan nasional di tengah pemangkasan anggaran. “Prinsipnya adalah relaksasi, tapi kami tetap menjaga proyek strategis, misalnya konektivitas kawasan strategis pariwisata nasional,” tuturnya.

Proyek lain yang masa kerjanya pun diperpanjang adalah pembangunan Bendungan Way Sekampung di Lampung, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur. Ada juga pelonggaran tenggat pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan di Jawa Barat, serta pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal di Jawa Tengah.

IRSYAN HASYIM | YOHANES PASKALIS