Bangun Infrastruktur Labuan Bajo, Pemerintah Siapkan Rp 1,3 T

Reporter

Antara

Editor

Rahma Tri

Minggu, 26 April 2020 12:59 WIB

Pemerintah akan giat mempromosikan pariwisata di dalam negeri setelah ITB Berlin dibatalkan. Salah satunya destinasi yang gencar dipromosikan adalah Labuan Bajo yang terkenal dengan pemandangan senjanya. Dok. Kemenparekraf

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana Rp 1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk KSPN Labuan Bajo meliputi bidang sumber daya air, pembangunan jalan, jembatan, pemukiman dan bidang perumahan.

"Pembangunan infrastruktur untuk KSPN Labuan Bajo pada 2020 sangat besar. Pembangunan tersebut meliputi bidang Jalan, jembatan, air, permukiman dan bidang perumahan. Kami sudah meninjau beberapa lokasi yang segera dibangun infrastrukturnya," kata Gusti Dulla dalam keterangan tertulis, Ahad 26 April 2020.

Menurut mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Ende itu, untuk pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air dialokasikan dana sebesar Rp 67,7 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan sarana-prasarana pengaman Pantai Loh Buaya, Pulau Rinca.

Selain itu kata Gusti, pembangunan bidang jalan dan jembatan, peningkatan jalan kawasan pariwisata Waecicu dan pembangunan jalan akses Pelabuhan mendapat alokasi anggaran Rp 420,1 miliar. Sementara itu untuk bidang permukiman mendapat alokasi dana yang cukup besar yaitu mencapai Rp 646,3 miliar, untuk penataan kawasan pantai Marina-Bukit Pramuka dan penataan kawasan Puncak Waringin.

<!--more-->

Gusti menambahkan Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 174,5 miliar pada 2020 untuk pembangunan 315 unit rumah baru swadaya pariwisata bagi masyarakat Labuan Bajo.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan kementeriannya telah merekomendasikan agar proyek pembangunan infrastruktur yang non-prioritas ditunda sementara.

Sebab, saat ini pemerintah tengah berfokus kepada penanganan Virus Corona alias COVID-19. "Kalau memang tidak mendesak dan tidak bisa jalan dampak COVID-19 kami rekomendasikan ditunda dulu," ujar Askolani dalam siaran langsung, Rabu, 8 April 2020.

Sementara, untuk proyek-proyek prioritas, kata Askolani, pekerjaannya tidak akan dihentikan melainkan dikurangi intensitasnya selama masa wabah Virus Corona. Khususnya, setelah ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

ANTARA | CAESAR AKBAR

Berita terkait

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

15 jam lalu

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

Hakim memvonis eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman dengan hukuman empat tahun delapan bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Pj. Bupati Banyuasin Tinjau Langsung Kondisi Jalan Poros Kecamatan Air Salek

23 jam lalu

Pj. Bupati Banyuasin Tinjau Langsung Kondisi Jalan Poros Kecamatan Air Salek

Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, meninjau langsung jalan Desa Srikaton menuju ke Jalan Perambahan, pada Minggu, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Di World Water Forum ke-10, RI Akan Usul Penetapan Hari Danau Sedunia

2 hari lalu

Di World Water Forum ke-10, RI Akan Usul Penetapan Hari Danau Sedunia

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penetapan Hari Danau Sedunia dalam acara World Water Forum ke-10 yang dihelat di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

3 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

3 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

4 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Hunian Modular Berkelanjutan Dibangun di Kawasan Inti IKN, Apa Keunggulannya?

4 hari lalu

Hunian Modular Berkelanjutan Dibangun di Kawasan Inti IKN, Apa Keunggulannya?

Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan akan menggunakan sistem modular untuk membangun hunian di IKN. Apa itu sistem hunian modular?

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

4 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

5 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Sebut 2 Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Rampung: Juli Sudah Semua..

6 hari lalu

Menteri PUPR Sebut 2 Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Rampung: Juli Sudah Semua..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dua rumah dinas menteri di IKN sudah rampung pembangunannya.

Baca Selengkapnya