Kemenkeu Minta Proyek Infrastruktur Non-Prioritas Ditunda

Pembangunan fasilitas perkeretaapian di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa 7 April 2020. Penghentian sementara proyek infrastruktur akan didasarkan pada dua kebijakan yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Tempo/Tony Hartawan

Tempo.Co, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan kementeriannya telah merekomendasikan agar proyek pembangunan infrastruktur yang non-prioritas ditunda sementara.

Sebab, saat ini pemerintah tengah berfokus kepada penanganan Virus Corona alias COVID-19. "Kalau memang tidak mendesak dan tidak bisa jalan dampak COVID kami rekomendasikan ditunda dulu," ujar Askolani dalam siaran langsung, Rabu, 8 April 2020.

Sementara, untuk proyek-proyek prioritas, kata Askolani, pekerjaannya tidak akan dihentikan melainkan dikurangi intensitasnya selama masa wabah Virus Corona. Khususnya, setelah ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Menurut Askolani, pengurangan intensitas pekerjaan itu bisa dilakukan dengan dilanjutkan di tahun berikutnya. Jadi misalnya volume pekerjaan pada tahun ini direncanakan sebesar 50 persen, maka itu bisa dikurangi separuhnya menjadi 25 persen. Sementara, sisanya dilanjutkan di tahun berikutnya. "Jadi untuk proyek yang penting tidak disetop, melainkan dikurangi."

Askolani mengatakan wabah Corona alias COVID-19 memang membuat pemerintah perlu mengambil sikap terkait anggaran. Saat ini, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan anggarannya paling utama untuk tiga bidang, antara lain kesehatan, jaring pengamat sosial, serta perlindungan dunia usaha dan industri.

Melalui Perppu Nomor 1 2020, Askolani mengatakan pemerintah juga melakukan penghematan untuk kegiatan yang tidak bisa dilakukan selama masa pandemi. Misalnya, rapat hingga perjalanan dinas.

Pemerintah menambah belanja dan pembiayaan di APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani dampak Corona.  Rinciannya, Rp 75 triliun untuk anggaran kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi.

"Dampaknya kemungkinan bukan hanya infrastruktur tapi juga kegiatan-kegiatan yang berjalan normal mengalami slow down atau menunda di 2020 itu mungkin. Kami tegaskan fokus pemerintah adalah menangani COVID-19 secara komprehensif," ujar Askolani.

 






Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

7 menit lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

13 menit lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

38 menit lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

39 menit lalu

Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

Update Covid hari ini Jumat 30 September 2022 bertambah 1.857 kasus sehingga total mencapai 6.431.624 orang.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

56 menit lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

2 jam lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

3 jam lalu

Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

Kemenkeu membeberkan perkembangan dari bantuan sosial atau bansos reguler yakni pemberian sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

3 jam lalu

Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

Kemenkeu mengumumkan bahwa bantuan sosial atau bansos reguler yakni sembako dan dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat akan dibagikan Senin, 3 Oktober 2022.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

5 jam lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

7 jam lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.