Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian PUPR Siapkan Infrastuktur Air Bersih Ibu Kota Baru

image-gnews
Seorang lelaki membawa telur ketika melintasi jalan di pasar Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, provinsi Kalimantan Timur, 29 Agustus 2019. Jokowi telah mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. REUTERS/Willy Kurniawan
Seorang lelaki membawa telur ketika melintasi jalan di pasar Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, provinsi Kalimantan Timur, 29 Agustus 2019. Jokowi telah mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai mengerjakan infrastruktur penunjang ibu kota negara baru di Kalimantan Timur pada paruh kedua tahun ini. Selain jalan dan jembatan, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan lembaganya tengah menyiapkan berbagai proyek penunjang air bersih untuk penghuni pusat pemerintahan nanti.

"Fokus kami baru untuk kawasan inti ibu kota ya, sudah diidentifikasi empat atau lima bendungan," ujarnya, seperti dilansir Koran Tempo, edisi Senin 16 Maret 2020.

Menurut Danis, proyek pertama yang sudah memasuki tahap lelang adalah Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan daya tampung hampir 11 juta meter kubik, arusnya mencapai 2.000 liter per detik yang awalnya akan memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan. Proyek senilai Rp 670 miliar itu masih dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini.

Kementerian pun memetakan sejumlah alternatif sumber air lain, seperti Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bisa mengasup ibu kota hingga 14.300 liter air per detik. "Masih kami kaji desainnya," kata dia. "Ada juga opsi mengambil air baku dari hulu Sungai Mahakam, hanya sekitar 140 kilometer dari lokasi ibu kota."

Dalam proyeksi tahapan pemindahan ibu kota, pemerintah masih harus merampungkan pengadaan lahan, penyiapan desain induk, serta regulasi penunjang pada tahun ini. Infrastruktur pertama ibu kota akan dibangun di kawasan inti seluas 5.644 hektare, kemudian diperluas menjadi 56 ribu hektare. Di tahap akhir, pusat pemerintahan akan dilengkapi berbagai sarana pendukung dan dibentuk hingga mencapai luas optimal 256 hektare.

Danis berkata lembaganya baru sekedar memantapkan desain basis perkotaan. Belum ada alokasi biaya fisik yang bisa dikeluarkan kementerian jika Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara dan desain induk ibu yang dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum rampung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, dia memperkirakan peletakan baru pertama bisa dilakukan pada Oktober mendatang. "Perkiraan uang muka untuk pembangunan pertama sekitar Rp 200-300 miliar."

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas, Diani Sadia Wati, sebelumnya juga memperkirakan regulasi ibu kota baru bisa selesai pada pertengahan tahun ini. Pembahasannya berjalan bersamaan dengan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan sejumlah proyek pembuka masih akan dibiayai dengan kas negara. "Swasta biasanya tertarik kalau ada yang berkaitan dengan proyek energi, nilainya kan beda," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Bila ingin mengusulkan proyek, Endra melanjutkan, pemodal swasta harus melewati serangkaian tahap studi kelayakan dan penilaian di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. "Dikaji rate return dan masa konsesinya, setelahnya baru bisa lelang dan kontrak."

FAJAR PEBRIANTO | YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Menhub Budi Karya Sebut Kereta Otonom Tanpa Rel Bakal Beroperasi di IKN pada Agustus 2024

1 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) meninjau pembangunan Bandara VVIP IKN di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (5/8/2023).
Menhub Budi Karya Sebut Kereta Otonom Tanpa Rel Bakal Beroperasi di IKN pada Agustus 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan kereta otonom tanpa rel sudah dikirim dari Cina pada awal Juli 2024. Kereta itu akan tiba akhir bulan ini, lalu dioperasikan pada Agustus mendatang.


Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

1 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

Perpres tentang Percepatan Pembangunan IKN itu mengatur jangka waktu pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan hingga 180 tahun


Kerja Hingga Dini Hari, Satgas Pastikan Air Bersih Mengalir di IKN Sebelum HUT Kemerdekaan RI

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Kerja Hingga Dini Hari, Satgas Pastikan Air Bersih Mengalir di IKN Sebelum HUT Kemerdekaan RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan commissioning atau uji coba air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu malam, 10 Juli 2024.


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

1 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.


Profil Bos Jalan Tol Jusuf Hamka yang Disebut akan Maju Pilgub Bersama Kaesang Pangarep: Dari Kiprah Pendidikan hingga Keluarga

1 hari lalu

Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty
Profil Bos Jalan Tol Jusuf Hamka yang Disebut akan Maju Pilgub Bersama Kaesang Pangarep: Dari Kiprah Pendidikan hingga Keluarga

Pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun disebut akan maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta pada November mendatang.


Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

1 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

Pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan di IKN


Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

2 hari lalu

Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

Kementerian PUPR buka suara soal rencana merger BUMN Karya. Sebelumnya, Menteri Erick Thohir mengklaim telah bersurat ke Menteri PUPR soal ini.


Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

2 hari lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

Otorita IKN langsung menggelar rapat di PUPR pada hari ini, sehari setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Percepatan Pembangungan ibu kota baru itu.


Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

2 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

Menteri BUMN Erick Thohir, mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah ditinjau oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menunggu Kementerian PUPR