TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) membantah pernyataan Staf Khusus (Stafsus), Billy Mambrasar. Sebelumnya, Stafsus Jokowi itu menyebut 21 pengusaha muda Papua mendapat dukungan dana investasi senilai Rp 1,44 miliar dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM yang berada di bawah Kemenkop dan UKM.

“Koperasi yang diajukan Stafsus Presiden Jokowi Billy Mambrasar terkait program Gerakan Papua Muda juga belum menerima pinjaman apapun, karena belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh LPDB KUMKM,” kata Supomo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 22 April 2020.

Dalam siaran persnya, Supomo juga menyatakan hingga saat ini, tidak ada pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada PT Papua Muda Inspiratif yang didirikan Billy. “Pinjaman kredit dana bergulir LPDB, sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hanya disalurkan melalui koperasi,” kata Supomo lagi.

Lalu seperti apa pernyataan dari Billy yang kemudian dibantah oleh Supomo ini?

Awalnya, Billy dan juga Stafsus Jokowi lainnya, Putri Tanjung bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan. Setelah pertemuan itu Billy menjelaskan panjang lebar soal Gerakan Papua Muda yang didukung oleh Teten.

Lewat gerakan tersebut, Billy dan perusahaannya membantu pengembangan 308 pengusaha muda asli Papua. “Mereka usahanya sudah berjalan dan puji Tuhan dari Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik dan memberikan dukungan,” kata dia.

Menurut Billy, dukungan diberikan dalam tiga bentuk. Pertama, hibah untuk bisnis yang kecil. Kedua, LPDB untuk bisnis menengah ke atas melalui mekanisme koperasi. Ketiga, pinjaman dengan bunga kecil untuk bisnis yang lebih besar.

Billy kemudian mengatakan 21 unit bisnis yang besar pun didukung dengan mekanisme LPDB. “Totalnya Rp 1,44 miliar untuk 21 anak pebisnis, yang sudah dilatih PT Papua Muda Inspiratif,” kata dia. Saat itu pula, Billy menyebut 21 pengusaha ini didukung penuh Kementerian Koperasi dan UKM.

Masing-masing akan menerima besaran uang yang berbeda, tergantung ukuran bisnisnya. Menurut Billy, besarannya antara Rp 12 sampai 30 juta untuk satu orang. Adapun bidang usahanya beragam.

<!--more-->

Mulai dari kuliner, kosmetik, hospitality, wisata alam, sampai industri aplikasi. Namun, semua adalah bisnis asli anak muda Papua dan beroperasi di Papua. Mulai dari Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, hingga Wamena.

Billy merinci beberapa di antara 21 bisnis ini. Ada yang mengembangkan make up khusus untuk perempuan berkulit gelap. “Market-nya bukan hanya Indonesia Timur, tapi bisa di ekspor ke Afrika dan Pasifik,” kata dia. Lalu, ada juga aplikasi promosi pariwisata seperti Jelajah Sorong.

Bisnis-bisnis ini, kata Billy, sudah berjalan sekitar satu sampai empat tahun. Billy pun membenarkan bahwa lamanya bisnis ini berjalan menjadi salah satu pertimbangan untuk mendapatkan permodalan. “Bagi PT PMI, kami harus liat konsistensi dia berbisnis dulu, baru kamu pilih,” ujarnya.

Ditanya mengenai target tenaga kerja yang terserap, Billy memperkirakan bisa mencapai 15.000 lapangan kerja baru. Jika saja 308 pengusaha bisa dikapitalisasi setiap tahun, maka akan ada 1.500 pengusaha selama lima tahun. Jika satu orang pengusaha bisa merekrut 10 orang lainnya, maka jumlahnya sudah mencapai 15.000 orang.

Selain perusahaannya, Billy menyebut perusahaan seperti Kreavi juga akan membantu. Di perusahaan tersebut, Putri Tanjung tercatat sebagai Chief Business Officer (CBO). “Dia punya Kreavi, dimana dia akan membantu rebranding,” kata Billy.

Menurut Billy, hal ini sesuai dengan pesan Jokowi. Bahwa, tugas Putri Tanjung sebagai staf khusus milenial adalah membantu rebranding produk. “Kadang mereka (UMKM) bikin produk, tapi packaging-nya kurang menarik, Putri akan membantu memberikan masukan rebranding-nya seperti apa,” kata dia.

Sehingga meski pernyataan soal dana Rp 1,44 miliar dibantah Supomo, Billy Mambrasar sedari awal juga sama sekali tidak menyebut pembiayaan itu disalurkan lewat perusahaannya. Sementara dalam siaran pers, Supomo langsung membantah hal tersebut.