TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Pelarangan mudik ini untuk mencegah penyebaran virus corona ke berbagai wilayah Indonesia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kebijakan pelarangan mudik tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga.

"Pertama, masyarakat sudah banyak yang mudik duluan. Kedua, dampak mudik terhadap perekonomian tidak akan besar karena sebagian pemudik tidak membawa uang dan tidak bisa berpesta di kampung halaman," katanya, Selasa, 21 April 2020.

Dia menuturkan keuangan sebagian besar pemudik pada tahun ini sangat terbatas karena banyaknya lapangan usaha yang terdampak virus Corona.

Bukan itu saja, justru banyak pekerja formal dan informal yang sudah kembali ke kampung karena dirumahkan atau usahanya tutup akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang terjadi di beberapa kota yang menjadi epicentrum Covid-19.

Selain itu, Piter juga meminta pemerintah segera mendistribusikan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang tidak bisa kembali ke kampung halaman.

Menurutnya pelarangan mudik belum pernah terjadi di Indonesia. Demikian pula dengan pandemi virus Corona. Dia menilai wabah covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang menghantam seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"Kebijakan pemerintah harus didukung. Lagi pula, tanpa larangan mudik pun ekonomi sudah pasti melambat. Kesehatan dan keselamatan warga harus didahulukan," katanya.