Defisit APBN Maret 2020 Hanya 0,45 Persen, Tapi ...

Jumat, 17 April 2020 17:14 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit anggaran sepanjang triwulan I 2020 masih berada di level 0,45 persen. Angka ini masih jauh di bawah asumsi APBN 2020 yang sebesar 1,76 persen.

Meski demikian, Sri Mulyani memberi catatan bahwa angka ini belum menunjukkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Sebab, ada beberapa pendapatan negara yang muncul lebih awal dan bukan berasal dari kegiatan ekonomi.

“April baru mungkin akan mengalami perubahan dramatis,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers online di Jakarta, Jumat, 17 April 2020.

Adapun rinciannya yaitu pertama realisasi pendapatan negara sepanjang triwulan I 2020 mencapai Rp 375,9 triliun, meningkat 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Ini ini berasal dari pergeseran pembayaran deviden BUMN, sehingga PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) melonjak akibat mereka RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) lebih awal,” kata Sri Mulyani.

Dalam pendapatan negara ini, pendapatan bea cukai juga mencapai Rp 38,3 triliun, meningkat tajam 36,8 persen dari tahun lalu. Namun sama dengan PNBP, lonjakan ini terjadi karena adanya pembelian pita cukai lebih awal dari pabrik rokok untuk mengantisipasi pembatasan sosial.

Advertising
Advertising

Sementara untuk komponen penerimaan pajak, Sri Mulyani mengatakan muiai terlihat tren penurunan bahkan negatif growth. Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Maret 2020 hanya Rp 38,3 triliun, atau turun 2,5 persen dari tahun lalu.

Pada poin kedua yaitu belanja negara, kondisi tidak banyak berubah. Realisasi belanja negara pada triwulan I 2020 ini mencapai Rp 452,4 triliun atau tumbuh 0,1 persen dari tahun lalu. Di dalamnya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 277,9 triliun, juga hanya tumbuh 6,6 persen.

Namun, penurunan terjadi pada transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi transfer ke daerah hanya Rp 167,3 triliun, atau turun 7,7 persen. Sementara, realisasi dana desa hanya Rp 7,2 triliun, atau turun 28,6 persen. “Ini karena ada beberapa daerah yang belum selesaikan APBD-nya, jadi dari sisi transfer ke daerah masih ada hambatan,” kata Sri Mulyani.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

26 menit lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

54 menit lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

3 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

4 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya