Utang Luar Negeri Indonesia per Februari Capai Rp 6.356 Triliun

Rabu, 15 April 2020 11:52 WIB

Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2020 tercatat sebesar US$ 407,5 miliar atau sekitar Rp 6.356 triliun (dengan kurs Rp 15.610 per dolar AS). Utang itu terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 203,3 miliar atau sekitar Rp 3.160 triliun dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 204,2 miliar atau sekitar Rp 3.188 triliun.

"ULN Indonesia tumbuh 5,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,6 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2020. "Perkembangan tersebut terutama didorong oleh perlambatan ULN publik."

Onny menjelaskan, ULN pemerintah pada akhir Februari 2020 sebesar US$ 200,6 miliar atau tumbuh 5,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,5 persen (yoy). Penurunan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi sentimen global sebagai dampak pandemi virus Corona atau Covid-19 yang meluas sehingga mendorong arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

ULN pemerintah tersebut, kata Onny, dikelola secara hati-hati dan kredibel guna mendukung belanja pemerintah pada sektor prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor prioritas tersebut meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (16,2 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).

Sedangkan ULN swasta tumbuh 5,9 persen (yoy), relatif sama dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Perkembangan ini, menurut dia, dipengaruhi oleh perlambatan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan di tengah peningkatan ULN lembaga keuangan.

Bank Indonesia juga mencatat pada Februari 2020, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan tumbuh sebesar 6,9 persen (yoy), melambat dari 7,7 persen (yoy) pada Januari 2020. Sementara itu, ULN lembaga keuangan tumbuh meningkat dari 0,3 persen (yoy) pada Januari 2020 menjadi 2,7 persen (yoy) pada Februari 2020.

Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujar Onny.

Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Februari 2020 sebesar 35,9 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,3 persen. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,2 persen dari total ULN.

Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, kata Onny, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar dia.

Berita terkait

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

2 jam lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

13 jam lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

14 jam lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

1 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

2 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

2 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

3 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

4 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

4 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya