Corona, IMF dan Bank Dunia Didesak Hapus Utang Negara Termiskin

Selasa, 7 April 2020 12:22 WIB

Logo World Bank dan IMF.

TEMPO.CO, London - Hampir 140 kelompok kampanye dan badan amal sosial mendesak Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) serta pemerintah negara G20 dan kreditor swasta untuk membantu negara-negara termiskin di dunia. Negara-negara termiskin itu dinilai hanya bisa bertahan melalui krisis akibat pandemi virus Corona atau Covid-19 jika dibatalkan kewajiban membayar utangnya pada tahun ini.

Seruan tersebut yang dipelopori badan kampanye Jubilee Debt berpusat di Inggris dilakukan sehari sebelum jadwal pertemuan kelompok kerja negara G20. Kelompok kerja ini berfokus dalam tanggap pandemi virus Corona untuk negara-negara berkembang.

Jubilee Debt mendesak pembatalan segera pembayaran utang negara-negara miskin untuk sisa tahun ini, termasuk kepada kreditor swasta. Badan kampanye itu memperkirakan jumlah pembebasan utang sebesar lebih dari US$ 25 miliar untuk negara-negara termiskin, atau US$ 50 miliar jika diperpanjang untuk 2021.

Badan Kampanye Jubilee Debt juga menyerukan pembatalan utang atau tambahan bantuan keuangan agar bebas dari persyaratan kebijakan ekonomi seperti penghematan. Kelompok negara G20 pun didorong mendukung aturan darurat yang dapat mencegah negara-negara miskin dituntut oleh kreditor swasta.

"Negara-negara berkembang sedang dilanda goncangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada saat yang sama menghadapi keadaan darurat kesehatan yang mendesak," kata Direktur Jubilee Debt, Sarah-Jayne Clifton, Selasa, 7 April 2020.

Advertising
Advertising

Para pemerintah negara dan lembaga besar sudah mendorong beberapa langkah yang diminta oleh kelompok kampanye itu. Sebagai contoh, IMF menyediakan dana US$ 50 miliar dari fasilitas pembiayaan daruratnya, dan sekitar 80 negara telah meminta bantuan. Bank Dunia juga telah menyetujui paket tanggapan Covid-19 senilai US$ 14 miliar.

Lembaga-lembaga juga bersama-sama mendorong kreditor resmi bilateral untuk memungkinkan negara-negara berpenghasilan rendah menangguhkan pembayaran cicilan utang mereka selama 14 bulan sejak awal Mei.

Namun, pesan dari badan amal dan kelompok kampanye itu juga menggemakan keprihatinan pemerintah negara-negara Afrika baru-baru ini - bahwa dana yang disediakan IMF dan Bank Dunia itu tidak akan cukup membantu. Ethiopia mengatakan dalam proposal yang diajukan sebelum pertemuan G20 bahwa Afrika saja kemungkinan membutuhkan dukungan dana sebesar US$ 150 miliar.

"Dari 69 negara berpenghasilan rendah yang kami bahas, setidaknya 45 dari mereka akan memerlukan dana darurat hanya untuk dapat melewati tahun 2020," kata Mark Perera, manajer European Network on Debt and Development, salah satu kelompok yang terlibat dalam kampanye pembebasan utang itu.

Ketika IMF dan Bank Dunia pada 1996 meluncurkan program keringanan utang bagi Negara Miskin Berutang Besar (Heavily Indebted Poor Countries/HIPC), negara-negara itu umumnya berutang uang ke negara-negara kaya dan lembaga multilateral.

Pemerintah, bank, dan perusahaan China meminjamkan US$ 143 miliar ke Afrika selama tahun 2000 hingga 2017, menurut Universitas Johns Hopkins. Sementara itu pemerintah Afrika juga telah mengambil utang internasional lebih dari US$ 55 miliar dalam dua tahun terakhir.

Kelompok kampanye pembebasan utang, yang penandatangannya termasuk lembaga seperti Oxfam dan Save the Children, juga menyerukan melalui PBB untuk penciptaan proses yang sistematis dan dapat ditegakkan untuk restrukturisasi utang negara.

BISNIS

Berita terkait

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

15 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

2 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

3 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

3 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

5 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

5 hari lalu

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

PT PundiKas Indonesia, layanan pinjaman dana online atau pinjol, membantah institusinya telah menjebak nasabah dengan mentransfer tanpa persetujuan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

7 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

7 hari lalu

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.

Baca Selengkapnya