Berkaca dari India, Luhut: Jokowi Bahas Lockdown dengan Jernih

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Kamis, 2 April 2020 14:33 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 13 Maret 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan alasan soal tidak diberlakukannya lockdown atau karantina wilayah total di Indonesia. Ia pun menyebutkan beberapa contoh kasus di negara yang sempat dan telah melakukan lockdown.

"Katakan kita lockdown, kita sudah lihat di India kasusnya, di Malaysia. Cina juga hanya Hubei yang di-lockdown," ujar Luhut melalui konferensi pers daring, Kamis 2 April 2020.

Melihat dan berkaca dari dampak pemberlakuan lockdown di beberapa negara itu, tutur Luhut, Presiden Jokowi pun disarankan untuk melihat situasi ini dengan jernih.

"Jadi kita sarankan ke Presiden agar lebih jernih melihat. Kalau kita lakukan, maka dampak yang tekena adalah masyarakat paling bawah. Tetapi kalau kita bisa disiplinkan rakyat, dan bantuan media juga, menjaga jarak itu akan sangat membantu," papar Luhut.

Ia menambahkan, dari hasil modeling yang dilakukan, cuaca Indonesia yang panas dan kelembapan yang tinggi membuat Covid-19 tidak kuat bertahan. "Tapi kalau jaga jarak gak dilakukan, ya itu juga tidak berarti," tutur Luhut.

Advertising
Advertising

Luhut mengatakan penanganan masalah wabah Covid-19 ini kembali kepada semuanya ingin seperti apa. "Apalagi yang elite-elite ini saya imbau betul jangan Anda men-twit berita yang gak benar, dewasalah sekali-sekali, jangan dipolitisasi. Anda bisa turun menjadi bagian yang membuat orang lain mati gara-gara beritamu yang gak jelas," ujar Luhut.

Mengenai pembatasan transportasi umum hingga jalan tol yang sempat ramai diberitakan, Luhut pun memberi penjelasan. "Coba Anda baca dengan cermat, itu rekomendasi dari Ibu Polana. Enggak ada diputuskan. Itu tadi, minta maaf itu, itu prosesnya tetap dari Satgas, mengajukan ke Kemenkes, Kemenkes nanti rekomendasikan. Tapi inilah kira-kira rekomendasinya," ujar Luhut.

BISNIS

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

4 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

6 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

9 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

10 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

11 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

12 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

14 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya