TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menko Bidang Perekonomian Rizal Ramli mengkritik langkah yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk memperlebar defisit anggaran menjadi 5,07 persen. Dia menilai ini adalah tindakan gegabah.
Mantan menko bidang perekonomian Rizal Ramli menilai pemerintah seharusnya melakukan realokasi anggaran secara radikal, dibandingkan melebarkan defisit.
"Yakni menghentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk pemindahan ibu kota baru," ujar Rizal Ramli, Selasa, 31 Maret 2020.
Rizal Ramli melihat pelebaran defisit ini hanya akan menambah utang sebagai pembiayaannya kemudian. "Cetak utang dengan bungkus recovery bond, nilai rupiah akan semakin jatuh," ujarnya.
Hal ini mengingatkan dirinya akan skema pengembalian BLBI dalam bentuk aset. Saat itu, IMF memaksa menjual aset BLBI dengan recovery rate sekitar 25 persen.
"Tanpa governance dan transparansi yang benar, R-bonds (recovery bonds) kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya," kata Rizal Ramli.
Rencana penerbitan Recovery Bond ini disampaikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono pada Kamis, 26 Maret 2020. Surat utang ini diterbitkan akan diterbitkan oleh pemerintahan Jokowi untuk mengurangi PHK dan menjaga cash flow atau arus kas dunia usaha di tengah penyebaran virus corona.
Bantuan ini disiapkan pemerintah untuk menahan gelombang PHK di sejumlah sektor industri akibat pandemi corona. Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia Pauline Suharno misalnya, mengatakan bahwa gelombang PHK sudah terjadi di sektor bisnisnya. Untuk itu, kata dia, asosiasi mengharapkan pemerintah segera memberikan insentif susulan.
Susi menjelaskan, Recovery Bond ini bisa dibeli oleh swasta yang mampu, atau BI. Dana dari penjualan ini akan dipegang pemerintah dan disalurkan lewat kredit khusus dengan bunga seringan mungkin. “Untuk membangkitkan usaha perusahaan,” kata Susi.
Namun sebelum meluncurkan Recovery Bond ini, Susi sudah menyebut akan ada perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Sebab, aturan saat ini hanya mengizinkan BI membeli surat utang dari pasar sekunder.
