DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Revisi APBN 2020

Reporter

Antara

Selasa, 24 Maret 2020 16:12 WIB

Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, yang kini menjabat wakil Ketua DPR periode 2019-2024 memiliki harta sebanyak Rp 418.984.645.538. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Perdagangan Rachmat Gobel meminta Pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020 untuk memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan virus corona Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi.

“Sejumlah target atau asumsi APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya besar untuk penanganan wabah COVID-19. DPR akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah," kata Rachmat dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.

Rachmat yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan, APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun.

Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp 307,2 triliun. Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan PDB 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, dan nilai tukar Rp 14 ribu per dollar AS.

“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, revisi APBN 2020, tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.

“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran COVID-19 pada masyarakat dan dampaknya ekonominya, terutama terhadap masyarakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.

Langkah penanganan Covid-19 dipastikan akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada lapangan kerja dan penghasilan masyarakat.

Ia mengatakan, dampak perlambatan ekonomi akibat virus Corona juga telah menyebabkan menurunnya realisasi penerimaan pajak.

Politisi dari Partai Nasdem ini mengutip data Kementerian Keuangan, hingga akhir Februari 2020, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 152,9 triliun atau lebih rendah 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

Penurunan terutama dialami pada penerimaan PPh Migas yang baru mencapai Rp 6,6 triliun atau turun 36,8 persen dibandingkan tahun lalu.

"Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan terhadap kehidupan bangsa. Saatnya bekerja cepat dan bersinergi menghadapi situasi sulit ini. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat, untuk itu pemerintah dituntut memberi arah dan tindakan yang tegas,” katanya.

Dukung tim medis

Terkait semakin meluasnya pandemi Covid-19, Rachmat mengatakan DPR mengajak kepada seluruh komponen bangsa memberikan penghargaan, dukungan, dan motivasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim medis yang kini berjibaku di garda terdepan menangani pandemi corona.

Tim medis tidak hanya totalitas dalam bekerja, tetapi juga menomorduakan kepentingan pribadinya hingga rela kehilangan jiwa demi menyelamatkan ribuan warga yang terpapar virus corona dari kematian.

“Saya tak akan pernah berhenti mengajak masyarakat bahu-membahu membangun solidaritas dalam bentuk apapun, termasuk memenuhi ajakan pemerintah melakukan social distancing," tegasnya.

Jika upaya ini berhasil menekan dan menghentikan pandemi corona, pada akhirnya tidak saja menolong sesama rakyat dan negara, tetapi juga menolong tim medis yang kini berjibaku di puluhan ribu puskesmas, ratusan rumah sakit rujukan, dan karantina memutus mata rantai pandemi.

Ia menambahkan, bersama Ketua DPR dan seluruh wakil letua DPR akan membantu pemerintah menemukan cara tercepat menangani dan menghentikan merebaknya pandemi yang lebih luas dan lebih besar lagi. Apaka dalam bentuk percepatan pembahasan di sektor anggaran, pencairan, maupun menemukan terobosan memutus hambatan yang akan memperlambat proses penanganan Covid-19.

"Saya akan memprioritaskan fungsi pengawasan sebagai anggota dan pimpinan dewan untuk menjaga kebijakan pemerintah dalam menangani wabah corona ini, termasuk pemberian penghargaan dan insentif yang layak kepada seluruh tim medis yang telah berjibaku. Ini penting, karena mereka tak hanya memberikan tenaga, keahlian, juga jiwanya kepada negara di atas kepentingan pribadi dan keluarganya,” ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

3 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya