TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero) bekerja sama dengan produsen masker lain di dalam negeri lain akan mengebut produksi 2 juta lembar masker. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, yang sedang dalam masa darurat corona atau Covid-19.

"Jadi yang 2 juta itu semuanya oleh RNI tapi dia kerja sama dengan pabrikan lokal. Jadi RNI order supaya cepat," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga melalui telekonferensi bersama awak media, Rabu 18 Maret 2020.

Arya berjanji, BUMN ini akan menyelesaikan produksi maskernya pada bulan ini juga. Penyediaan masker harus dikebut karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengumumumkan bahwa masa tanggap darurat corona saat ini berlaku sampai 29 Mei 2020 mendatang.

Adapun bahan baku masker yang akan digunakan berasal dari Cina, India dan Prancis. Namun, Arya mengaku pemerintah saat ini mengalami kendala dalam mendapatkan bahan baku dari Prancis lantaran negara tersebut melakukan kebijakan penutupan akses keluar dan masuk (lockdown).

Kendati demikian, Arya menuturkan, pemerintah akan mencari solusi guna bisa mendapatkan bahan baku masker. "Karena kebutuhan di mana-mana hampir semua negara mencari, akhirnya kami akan negosiasi G to G. Tapi bagusnya Cina, mereka melihat negara yang mereka anggap memang punya kebutuhan," ujarnya.

Rencananya, masker produksi RNI akan disalurkan ke PT Kimia Farma (Persero) Tbk, kepada masyarakat. Namun jika ada lembaga atau pemerintah daerah yang membutuhkan skala besar bisa langsung mendapatkannya ke perseroan.

Sementara itu, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, pihaknya saat ini tengah menjahit 1 juta unit masker kain di Bandung, Jawa Barat. Masker tersebut akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia.

Namun, masker yang diberikan nantinya bukan masker medis, melainkan masker kain yang tujuan utamanya menghadang aerosol yang keluar dari mulut maupun hidung masyarakat.

"Hari Selasa saya dikontak hari Minggu 15 Maret 2020 untuk bikin sampel masker. Begitu di approve oleh Pak Jusuf Kalla, (kami) langsung bikin. Beliau bilang daripada tidak ada, lebih baik (produksi) yang ada dulu. Ini tidak dijual dan hanya didistribusikan lewat PMI," katanya usai pertemuan dengan Kadin dan PMI, Selasa, 17 Maret 2020.