TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai mengerjakan infrastruktur penunjang ibu kota negara baru di Kalimantan Timur pada paruh kedua tahun ini. Selain jalan dan jembatan, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan lembaganya tengah menyiapkan berbagai proyek penunjang air bersih untuk penghuni pusat pemerintahan nanti.

"Fokus kami baru untuk kawasan inti ibu kota ya, sudah diidentifikasi empat atau lima bendungan," ujarnya, seperti dilansir Koran Tempo, edisi Senin 16 Maret 2020.

Menurut Danis, proyek pertama yang sudah memasuki tahap lelang adalah Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan daya tampung hampir 11 juta meter kubik, arusnya mencapai 2.000 liter per detik yang awalnya akan memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan. Proyek senilai Rp 670 miliar itu masih dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini.

Kementerian pun memetakan sejumlah alternatif sumber air lain, seperti Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bisa mengasup ibu kota hingga 14.300 liter air per detik. "Masih kami kaji desainnya," kata dia. "Ada juga opsi mengambil air baku dari hulu Sungai Mahakam, hanya sekitar 140 kilometer dari lokasi ibu kota."

Dalam proyeksi tahapan pemindahan ibu kota, pemerintah masih harus merampungkan pengadaan lahan, penyiapan desain induk, serta regulasi penunjang pada tahun ini. Infrastruktur pertama ibu kota akan dibangun di kawasan inti seluas 5.644 hektare, kemudian diperluas menjadi 56 ribu hektare. Di tahap akhir, pusat pemerintahan akan dilengkapi berbagai sarana pendukung dan dibentuk hingga mencapai luas optimal 256 hektare.

Danis berkata lembaganya baru sekedar memantapkan desain basis perkotaan. Belum ada alokasi biaya fisik yang bisa dikeluarkan kementerian jika Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara dan desain induk ibu yang dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum rampung.

Meski begitu, dia memperkirakan peletakan baru pertama bisa dilakukan pada Oktober mendatang. "Perkiraan uang muka untuk pembangunan pertama sekitar Rp 200-300 miliar."

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas, Diani Sadia Wati, sebelumnya juga memperkirakan regulasi ibu kota baru bisa selesai pada pertengahan tahun ini. Pembahasannya berjalan bersamaan dengan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan sejumlah proyek pembuka masih akan dibiayai dengan kas negara. "Swasta biasanya tertarik kalau ada yang berkaitan dengan proyek energi, nilainya kan beda," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Bila ingin mengusulkan proyek, Endra melanjutkan, pemodal swasta harus melewati serangkaian tahap studi kelayakan dan penilaian di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. "Dikaji rate return dan masa konsesinya, setelahnya baru bisa lelang dan kontrak."

FAJAR PEBRIANTO | YOHANES PASKALIS