TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta percepatan payung hukum relokasi ibu kota baru segera rampung. Saat ini RUU Ibu Kota Negara masih dalan proses dan dijadwalkan bisa diserahkan ke DPR bulan depan atau Maret.

Menteri Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa telah menjanjikan menyerahkan draf RUU kepada DPR setelah masa reses, yakni 22 Maret 2020.

Presiden menyampaikan hal tersebut saat membuka rapat terbatas lanjutan pembahasan perpindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. "Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul siap," katanya.

Dalam pembukaan rapat, Jokowi juga mengingatkan dalam merancang desain sistem tata kelola ibu kota baru harus memerhatikan banyak hal penting. Dia menekankan bahwa relokasi bukan hanya memindahkan ibu kota, tetapi juga menerapkan cara kerja baru.

"Yang lebih jujur, yang lebih fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien bekerja lebih cepat dan bekerja lebih efektif," katanya.

Selain itu, Jokowi juga meminta pemapadab hasil master plan, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), dan penentuan lokasi kawasan inti pemerintahan. Hal ini diperlukan untuk melakukan pembahasan secara lebih mendetail

Sejalan dengan itu semua, pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2020 juga akan segera dimulai. Oleh karena itu pembiayaan ibukota baru harus segera diselesaikan. "Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerjasama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung," katanya.

Terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan tersebut, Jokowi telah mengajak negara-negara tetangga untuk ikut dalam prosesnya. Menurut Jokowi, sejauh ini dia telah mendapatkan beberapa signal baik dari negara sahabat.

Dalam hal itu, Jokowi meminta jajarannya untuk memberikan penjelasan secara gamblang sektor-sektor yang dapat melibatkan investor asing maupun swasta. "Perlu disiapkan detil proses kerjasama antara kita dengan negara lain," kata Jokowi.