Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO. CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Badan Otorita Ibu Kota Baru bakal dipimpin oleh pejabat selevel menteri. Pembentukan badan tersebut saat ini masih difinalisasi oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Presiden sedang finalisasi siapa menteri untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara tersebut," ujar Luhut dalam diskusi bertajuk 'Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara' di Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2020.
Luhut mengatakan, Jokowi akan segera menerbitkan Peratutan Presiden yang memayungi pembentukan badan otorita tersebut. Badan otorita nantinya akan menjadi pelaksana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur beserta pemindahannya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan struktur Badan Otorita Ibu Kota Baru sudah selesai dibuat. Badan ini hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden untuk disahkan.
"Itu tinggal ditandatangani saja. Kalau kepala badan otoritanya belum. Kan kalau dibentuk badan otoritanya, kepala badan nanti dulu," katanya pada Januari lalu.
Suharso menyebut badan ini menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dulu. Artinya, semua kementerian bisa dilibatkan dan ada di sana. Selain itu, badan ini akan berakhir bersamaan dengan terbentuknya pemerintahan, yang bentuknya masih dibahas pemerintah, di lokasi ibu kota baru itu.
