Sigi Indo Barometer: Mayoritas Publik Setuju Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Jokowi melewati jalanan becek saat meninjau lokasi ibu kota negara baru itu. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju saat kunjungan kerja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019. Jokowi melewati jalanan becek saat meninjau lokasi ibu kota negara baru itu. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil sigi terbaru mereka yang menunjukkan mayoritas publik setuju dengan rencana pemindahan ibu kota, dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    "Mayoritas publik, yakni 53,8 persen menyatakan setuju, sementara yang tidak setuju sebesar 30,4 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, di Jakarta, Ahad 16 Februari 2020.

    Ada lima alasan mengapa publik menyetujui pemindahan ibu  kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang pertama, untuk mengurangi kepadatan Jakarta (57,1 persen). Kedua, demi alasan  pemerataan pembangunan (18,7 persen). Alasan ketiga yang dilontarkan publik adalah menekan kesenjangan ekonomi (7,1 persen). Sisanya, publik menilai pemindahan ibu kota merupakan wujud keadilan sosial (5 persen), dan Kaltim merupakan wilayah di Indonesia yang paling luas (4,2 persen).

    Qodari menambahkan, responden yang tidak setuju dengan gagasan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota juga punya lima alasan. Pertama, publik menilai jangkauan terhadap pemerintah pusat terlalu jauh (45,2 persen). Kedua, mereka mengeluhkan biaya pindah sangat mahal (33,3 persen). Alasan ketiga, responden menilai pemindahan ibu kota akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan (5,2 persen).

    Selain itu, kalangan yang tidak setuju dengan ibu kota baru menganggap Kaltim bukan wilayah yang tepat bagi pusat pemerintahan (4,7 persen). Terkhir, masyarakat cemas hubungan pemerintah pusat dengan daerah, terutama Jawa semakin jauh (4,1 persen).

    Survei itu juga merilis bahwa mayoritas publik yakin Presiden Joko Widodo berhasil membangun ibu kota baru di Kaltim, yakni sebesar 45,9 persen. Sementara 18,9 persen responden berpendapat Jokowi bakal gagal membangun ibu kota baru.

    Ada lima alasan publik yakin Jokowi berhasil membangun ibu kota baru, yakni sudah terbukti dalam.pembangunan infrastruktur (53,1 persen), optimistis pasti bisa (18,2 persen), presiden serius memindah ibu kota (14,5 persen), banyak yang mendukung (7,6 persen), dan pertaruhan kesuksesan Jokowi (4,7 persen).

    Lima alasan juga dikemukakan publik yang tidak yakin, yakni biayanya sangat mahal (43,3 persen), butuh waktu sangat lama (29 persen), pindah ibu kota sama saja pindah segala aspek (12,9 persen), pesimistis (9,4 persen), dan pemindahan sistem yang kompleks (4 persen).

    Survei nasional itu dilaksanakan Indo Barometer pada 9-15 Januari 2020 menggunakan metode "multistage random sampling" dengan 1.200 responden. Tingkat  "margin of error"  dari penelitian ini lebih kurang 2,83 persen. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner, dengan syarat responden WNI yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.