Pemulihan Aset Jiwasraya, BPK: Dibayar Sertifikat Tanah Juga Bisa

Selasa, 25 Februari 2020 15:55 WIB

(Dari kiri) Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, Martin Manurung, dan Gde Sumarjaya Linggih mengumumkan pembentukan Panja Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. TEMPO/Putri.

Anggota Komisi VI DPR, Mukhtarudin menambahkan dewan juga akan turut mengawasi proses pemulihan aset tersebut hingga tuntas. “Harus dipastikan dan dicek betul ada nggak asetnya yang bisa menggantikan itu, jangan sampai malah jadi masalah baru atau sekedar harapan palsu,” katanya. “Karena kan kalau ditotal dana mandeg keduanya di Jiwasraya dan Asabri nggak kecil, nilainya Rp 24 triliun lebih.”

Sementara itu, Kejaksaan Agung dalam perhitungan sementara menyatakan nilai aset yang disita dari tersangka dalam perkara Jiwasraya mencapai Rp 11 triliun. “Kebanyakan aset tersebut milik saudara BT,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Adapun Kejaksaan Agung sebelumnya telah meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memblokir 156 bidang tanah milik Benny di Lebak dan Tangerang, Banten. Febrie mengatakan dalam waktu dekat lembaganya juga akan segera memasang papan pemberitahuan tanda telah disita di sejumlah aset tanah milik Benny. “Sepekan ini kami akan memasang plang-plang dan pengurusan persetujuan penyitaan terkait aset tanah saudara BT di semua wilayah Banten.”

Tak berhenti di situ, Kejaksaan Agung turut berupaya mengejar aset-aset lain milik Benny dan Heru, dan empat tersangka perkara Jiwasraya lainnya. “Diduga ada aset yang berada di Singapura salah satunya, di Eropa juga ada.” Meski demikian, nama-nama negara yang dijadikan tempat penyimpanan aset tersebut masih belum sepenuhnya terkonfirmasi. “Ini masih dilihat datanya, kami koordinasikan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ujar Febrie. Berikutnya, penyidik juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. “Karena DJP ada kerja sama dengan otoritas pajak di luar negeri, sehingga diharapkan akan lebih cepat.”

ANDITA RAHMA

Berita terkait

Suap demi Predikat WTP dari BPK

1 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

2 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

2 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

3 hari lalu

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

8 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

8 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

9 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

17 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

TPPU Asabri, Kejagung Lelang 4 Apartemen Mewah di Jakarta Selatan

43 hari lalu

TPPU Asabri, Kejagung Lelang 4 Apartemen Mewah di Jakarta Selatan

Apartemen yang akan dilelang Kejagung yakni 2 unit Apartemen Raffles dan dua unit Apartemen District 8 Tower Infinity.

Baca Selengkapnya

Dalam Sehari, Jokowi Gelontorkan PMN Rp9,5 Triliun untuk 2 BUMN

45 hari lalu

Dalam Sehari, Jokowi Gelontorkan PMN Rp9,5 Triliun untuk 2 BUMN

Presiden Jokowi mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp9,5 triliun untuk dua BUMN, yaitu Wijaya Karya dan IFG Life.

Baca Selengkapnya