TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai menyusun peta laut yang terintegrasi dengan lembaga atau kementerian lain terkait. Tujuan pembuatan peta ini, tak lain untuk menarik investor.

"Arahnya ke situ, kalau investasi di laut pasti akan membutuhkan data tersebut," tutur Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.

Purbaya menjelaskan bahwa penyusunan serta pembukaan data antarlembaga tersebut tidak ada permintaan khusus dari investor.
"Ini bukan permintaan salah satu investor, namun memang selama ini data dan pemetaan belum rapi sehingga agar lebih mudah dideteksi semua kebutuhan kelautan," katanya.

Sebanyak tujuh lembaga dan kementerian telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menyusun serta membuat pemetaan laut Indonesia yang akurat dan terpusat. "Selama ini untuk pemetaan laut masih kurang lengkap dan banyak versinya, maka kami sepakati untuk membuat satu versi yang lengkap," katanya.

Adapun ketujuh lembaga dan kementerian itu adalah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pushidros TNI-AL, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pemerintah berharap, adanya peta laut yang terintegrasi akan membuat penanganan serta pengawasan kelautan lebih mudah dan akurat. Selain itu, jika ada kendala mengenai kelautan maka pihak serta alur penanganannya akan lebih jelas untuk dilakukan.

ANTARA