TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia terus memperluas adopsi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS) pada sistem pembayaran pelaku usaha (merchant) skala usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Pengembangan fitur QRIS membutuhkan ekosistem pengguna dan merchant, sehingga nanti semua merchant disentralisasi serta memiliki nomor ID merchant secara nasional,” ujar Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ricky Satria di Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.

Pendekatan registrasi merchant secara terpusat ini diharapkan dapat mendorong perluasan akseptansi serta interkoneksi QRIS. Ricky menuturkan sosialisasi kepada merchant UMKM terus dilakukan bank sentral bersama dengan penyedia jasa sistem pembayaran, baik bank maupun non bank.

“Kami sampaikan banyak manfaat yang dapat diterima bagi pemain kecil ini seperti kemudahan mengelola uang dan melakukan pencatatan transaksi, menurunkan potensi uang palsu, hingga tak usah pusing lagi soal uang kembalian,” ucapnya. Terakhir, sosialisasi digitalisasi pembayaran itu digencarkan hingga ke pasar tradisional.

Ricky melanjutkan penggunaan transaksi non tunai QRIS juga memberikan benefit bagi merchant UMKM yang ingin membangun portofolio keuangan bisnisnya untuk kemudahan mendapatkan pinjaman di kemudian hari.

“Dengan pencatatan transaksi yang otomatis dilakukan bisa membantu pelaku usaha ketika ingin apply kredit untuk kredit modal kerja mikro,” kata dia. Adapun hingga akhir Januari, Bank Indonesia mencatat total lebih dari 2,4 juta merchant telah terdaftar dalam QRIS.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Handayani berujar dalam upaya perluasan pemanfaatan QRIS untuk inklusi keuangan mitra dan ulta mikro, perseroan memanfaatkan jaringan 9 ribu kantor cabang dan lebih dari 420 ribu agen yang dimiliki. “Adopsi pembayaran menggunakan QR sangat dibutuhkan ketika bicara transaksi dengan small ticket size, ini juga bisa menjawab tren masa depan untuk mendukung pola transaksi generasi milenial,” ujarnya.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BRI, saat ini terdapat lebih dari 2,5 juta pedagang eceran dan lebih dari 115 ribu pedagang grosir yang berada di Indonesia. “Kami prediksi jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan adanya ibu kota baru, infrastruktur yang berkembang, dan akan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ucap Handayani.

Tak hanya itu, menurut Handayani penyedia jasa sistem pembayaran juga menyasar adopsi QRIS untuk transaksi lintas negara (cross border), sebagai upaya mendukung aktivitas pariwisata domestik.

“Kita saat ini memiliki 10 destinasi wisata unggulan Bali baru, di dalamnya sangat dibutuhkan kemudahan pembayaran yang terstandarisasi untuk menggerakkan kegiatan perekonomian seperti penjualan souvenir, restoran, dan penginapan,” kata dia

Direktur PT Bank Central Asia Tbk Santoso Liem menuturkan dari sisi perbankan selaku penyedia jasa sistem pembayaran, QRIS dapat mendorong efisiensi khususnya dalam penyediaan infrastruktur pembayaran.

“Dulu kalau transaksi di cabang itu untuk orang setor uang saja butuh biaya Rp 75 ribu, sangat mahal karena harus investasi gedung, SDM, dan lainnya,” ujarnya. Sedangkan, transaksi menggunakan QRIS mensyaratkan infrastruktur yang lebih sederhana dan hemat biaya. “Provider sediakan QR nya yang sudah di print, customer tinggal scan karena saat ini yang diadopsi memang sistem merchant presented mode,” kata Santoso.

<!--more-->

Wakil Ketua Umum III Asosiasi Fintech Indonesia, Budi Gandasoebrata mengungkapkan tantangan dalam implementasi QRIS didominasi oleh mekanisme operasional. "Lebih kepada sosialisasi kemudian mekanisme refund ketika ada kelebihan transaksi dan dispute," ujarnya.

Berikutnya adalah mengubah paradigma merchant UMKM yang selama ini terbiasa mengelola dana tunai atau cash. "Mereka masih beranggapan kalau cash likuiditasnya tinggi, jadi ini tantangan juga dalam membangun ekosistem yang bisa digunakan kembali oleh mereka belanja di pasar barang modal kebutuhan esok harinya," kata Budi.

GHOIDA RAHMAH