TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku masih ingat betul ketika Panitia Khusus atau Pansus dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan atas bailout Bank Century 10 tahun yang lalu. Hal itu dia sampaikan saat memberi keterangan tertulis mengenai kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Saat berlangsung penyelidikan Century, kata SBY, politik di Tanah Air luar biasa gaduhnya. "Serangan kepada pemerintah dan tentunya saya sendiri juga sangat gencar. Ditambah pula dengan unjuk rasa yang marak, yang digelar di mana-mana," ucapnya kata SBY dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.

Unjuk rasa yang silih berganti hingga menyerukan kepala negara untuk turun dari jabatannya. "Teriakannya turunkan SBY-Boediono! Sampai-sampai, yang berpikiran jernih berkomentar, sebenarnya kasus Bank Century ini soal hukum, ekonomi atau politik?" kata Yudhoyono.

Hiruk-pikuk bailout Bank Century yang membuat kegaduhan politik saat itu juga, menurut SBY, sudah sangat melampaui batas. "Tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial kita," ujar dia.

Ia lantas mengingat pada periode pertama kepresidenannya, teriakan para pengunjuk rasa adalah Cabut Mandat SBY-JK. "Mengapa? Mereka, dan lawan-lawan politik saya, melakukan protes karena tiga kali pemerintah menaikkan harga BBM lantaran harga minyak dunia meroket," ujarnya.

Padahal kenaikan harga BBM, kata SBY, diperlukan guna mengurangi subsidi bahan bakar minyak dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal Indonesia. Hal itu juga dilakukan dengan tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu.

Bahkan, saat itu, juga mengganggu konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Menghadapi itu, dia mengaku harus tetap bertahan dan harus memimpin jajaran kabinet seraya mengajak semua untuk kuat dan terus bekerja.

Belajar dari pengalaman itu, SBY berharap tidak ada kejadian serupa terjadi. "Tak perlu ada gerakan atau teriakan, turunkan Jokowi. Ingat yang saya katakan sebelumnya, janganlah terlalu mudah memvonis atau menghakimi siapapun sebagai bersalah. Apalagi pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia," kata SBY.

Oleh karena itu SBY mengatakan negara dan Presiden Jokowi harus membuka diri dan mendukung dibentuknya Panitia Khusus(Pansus) dan penggunaan hak angket DPR terhadap kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Hal itu, kata dia, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar. Di era saya dulu, ingat saya empat kali DPR menggunakan hak angketnya," kata SBY.