Awasi Natuna, Luhut Sebut Prabowo akan Beli Kapal Perang Denmark

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Sabtu, 18 Januari 2020 14:32 WIB

KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Kunjungan Mahfud MD meninjau situasi keamanan setelah kapal nelayan dan coast guard China memasuki perairan Natuna Utara. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan membeli kapal perang alias fregat dari Denmark dengan kemampuan jelajah jarak jauh. Kapal perang itu dimaksudkan untuk mengamankan perairan terluar, termasuk di sekitar Kepulauan Natuna.

Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan kapal itu akan menunjang operasional Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Menteri Pertahanan berencana akan beli kapal ocean going sepanjang 143-150 meter, dan dibeli dari galangan kapal di Denmark. Jadi, kapal bisa menjelajah dengan cakupan jauh dan bebas sekelas fregat,” ujar Luhut , Jumat 17 Januari 2020.
Mengenai rencana mobilisasi nelayan pantura Jawa ke Natuna untuk mendukung sentra kelautan dan perikanan terpadu di sana, Luhut mengatakan implementasi menunggu hasil studi yang kini masih berlangsung. “Menteri KKP yang akan eksekusi. Studi ini adalah dasarnya."
Sebelumnya, setidaknya 50 kapal nelayan Cina yang dikawal kapal penjaga (coastguard) memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia pada pertengahan Desember 2019. Badan Keamanan Laut dan TNI sempat melakukan pengusiran, tetapi kapal nelayan dan kapal penjaga Cina menolak ke luar dari perairan Indonesia.
Beberapa hari setelah insiden itu Indonesia melayangkan nota protes kepada Cina. "Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction [tumpang tindih yurisdiksi] dengan China. Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash-line China karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang justru menyatakan memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas Kepulauan Nansha dan perairan terkait di dekatnya, termasuk di dalamnya ZEE Indonesia di perairan Natuna. Beijing menyatakan memiliki hak historis di Laut China Selatan dan para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha.

Terakhir, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD awal pekan ini memastikan bahwa kapal ikan Cina yang masih melintas di perairan Natuna sudah di luar ZEE Indonesia. "Masih melintas, tetapi sudah di luar ZEE kita," kata Mahfud, Selasa 14 Januari 2020.

BISNIS

Advertising
Advertising

Berita terkait

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

51 menit lalu

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.

Baca Selengkapnya

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

1 jam lalu

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

1 jam lalu

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

2 jam lalu

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.

Baca Selengkapnya

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

5 jam lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

5 jam lalu

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.

Baca Selengkapnya

Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

6 jam lalu

Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.

Baca Selengkapnya

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

7 jam lalu

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

Setelah berakhir Pilpres 2024 dan putusan MK, Anies Baswedan telah melakukan berbagai aktivitas. Ia juga menyampaikan beberapa pesan dan pandangannya

Baca Selengkapnya

Alasan Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS Meski Sudah Disiapkan Karpet Merah

7 jam lalu

Alasan Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS Meski Sudah Disiapkan Karpet Merah

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengungkap alasan presiden terpilih Prabowo Subianto tak bisa hadir dalam acara halalbihalal partainya.

Baca Selengkapnya

Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

9 jam lalu

Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

PKS menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.

Baca Selengkapnya