TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral optimistis subsidi elpiji lebih tepat sasaran tahun ini dengan mengubah skema penyalurannya. Sembari menunggu kebijakan tersebut terealisasi, pemerintah memastikan upaya lain pengendalian volume subsidi elpiji tetap berjalan.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Kementerian Energi, Mohammad Hidayat, menuturkan pemerintah akan terus memantau volume elpiji bersubsidi yang disalurkan. Namun pengawasan tersebut hanya terbatas mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) hingga ke pangkalan. "Begitu sudah ke pengecer, sudah susah untuk dipantau," katanya di Jakarta, Selasa 14 Januari 2020.

Dia menyatakan pengawasan distribusi elpiji subsidi dari pangkalan ke konsumen sulit dilakukan lantaran akses terhadap komoditas tersebut terbuka lebar. Selama ini pemerintah mengandalkan kesadaran masyarakat yang tak berhak mendapat subsidi untuk tidak menggunakan gas kemasan tiga kilogram itu. Selain juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak penyelewengan penyaluran subsidi.

Pemerintah pun mencoba mengendalikan target penerima subsidi elpiji. Menurut Hidayat, kuota volume subsidi elpiji tahun ini sengaja dipatok tak terlalu jauh dibandingkan tahun lalu. Pada 2019 realisasi volume subsidi elpiji sebesar 6,84 juta metrik ton dan tahun ini ditetapkan di kisaran 7 juta metrik ton.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong penggunaan elpiji kemasan 5,5 kilogram untuk masyarakat yang mampu. Pasokan gas ukuran tersebut akan ditambahkan dan disebar di lebih banyak daerah.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi, Djoko Siswanto, menyatakan upaya pengendalian itu bisa dioptimalkan dengan perubahan skema penyaluran elpiji subsidi. Mulai semester II mendatang, subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak. Mereka diberikan dana untuk membeli elpiji 3 kilogram yang ke depan akan dijual sesuai harga pasar.

Djoko menyatakan pihaknya masih berembuk dengan sejumlah pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, hingga Tim Percepatan Penanggulangan Tingkat Kemiskinan (TNP2K) untuk menentukan jumlah dana tersebut. Berdasarkan kajian awal, kebutuhan gas masyarakat tak mampu selama satu bulan sekitar 9 kilogram.

"Rencananya kami akan monitor dulu berapa kebutuhan setiap bulannya," kata dia. Pemerintah juga masih harus menyepakati jumlah penerima subsidi elpiji yang valid lantaran data masyarakat miskin yang berbeda di beberapa instansi terkait.

Mekanisme penyalurannya pun belum ditentukan. Djoko menuturkan terdapat beberapa opsi seperti penggunaan teknologi barcode hingga biometrik. Mekanisme terakhir itu telah diuji coba dan direkomendasikan oleh TNP2K.

<!--more-->

Uji coba dilakukan pada 2018 lalu di 7 wilayah yaitu Kabupaten Bogor, Kota Kediri, Kota Jakarta Utara, Kota Bukittinggi, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Tomohon, dan Kabupaten Tangerang. Sebanyak 14.193 rumah tangga sasaran dan 172 toko LPG dilibatkan dalam kegiatan tersebut. TNP2K memberikan dana sebesar Rp 45 ribu dengan asumsi kebutuhan gas per bulan sebanyak 9 kilogram.

Kepala Unit Komunikasi TNP2K, Ruddy Gobel, mengatakan penyaluran menggunakan teknologi biometrik lebih aman dan tak membutuhkan investasi tambahan investasi untuk peralatan transaksi. "Aplikasi biometrik sudah siap yang dikembangkan bersama dengan Link Aja," kata dia.

Menurut Ruddy, teknologi biometrik berupa pemindaian wajah dan sidik jari. Aplikasi itu sudah memiliki kemampuan Liveness Detection, artinya hanya penerima langsung yang lulus pemindaian. Jika oknum berupaya menipu dengan memindai foto penerima, upaya itu dipastikan gagal. Selain menjamin tepat sasaran, skema ini juga mempercepat transaksi.

CAESAR AKBAR | VINDRY FLORENTIN