Utang Pemerintah Tembus Rp 4.778 Triliun pada Desember 2019

Selasa, 7 Januari 2020 16:55 WIB

Ilustrasi dolar Australia. News.com.au

Tempo.Co, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan rasio utang 29,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB per Desember 2019. Nilai itu menunjukkan posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp 4.778 triliun.

"Rasio utang terhadap PDB 2018 sebesar 29,98 persen, sementara akhir 2019 sebesar 29,8 persen PDB, artinya terjadi penurunan. Penarikan utang kita itu lebih kecil pertumbuhannya dibandingkan GDP nominal kita," kata Luky di gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.

Posisi utang saat ini mengalami penurunan dibandingkan dengan November 2019 yang sebesar Rp 4.814,3 triliun. Begitu pula lebih rendah dari rasio di Desember 2018. Sedangkan secara nominal lebih besar, yaitu Rp 4.418 persen.

Mengacu pada Undang-undang 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60 persen terhadap PDB.

Kemenkeu juga mencatat realisasi pembayaran bunga utang pada 2019 mencapai Rp 275,5 triliun. Realisasi pembayaran bunga utang 2019 itu mencapai 99,9 persen atau Rp 275,89 triliun dari pagu.

Advertising
Advertising

"Pertumbuhan pembayaran utang kita untuk tahun 2019 juga makin membaik, tadi saya sampaikan kita mengalami penurunan, pertumbuhannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di lokasi yang sama.

Dia mengatakan pertumbuhan pembayaran bunga utang itu menurun jadi 6,8 dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, kinerja Surat Berharga Negara atau SBN di tengah ekonomi global juga yield sun 10 tahun turun.

"SUN denominasi dolar turun 35 persen, cost of borrowing turun cukup drastis, utang kita terjaga rendah. Dengan begitu manfaat APBN-nya bisa ditingkatkan untuk masyarakat dan ekonomi," ujarnya.

Adapun alokasi pembayaran bunga utang masuk dalam pos belanja non kementerian/lembaga yang jumlahnya sebesar Rp 778,89 triliun. Pada 2019, realisasi belanja non K/L mencapai Rp 662,6 triliun.

Dalam belanja non K/L, terdapat juga belanja subsidi yang anggarannya mencapai Rp 224,32 triliun. Realisasi pada 2019 tercatat sebesar Rp 201,8 triliun atau sudah 90 persen.

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

2 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

9 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

9 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

10 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

10 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

11 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

11 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya