TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memberi sejumlah insentif untuk menarik minat swasta agar terlibat dalam proyek dengan skema kerja sama dengan badan usaha di bidang perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko. D. Heripoerwanto menyatakan bahwa saat pihaknya memiliki beberapa inisiasi proyek perumahan yang bisa dikerjasamakan dengan swasta.

Namun begitu, implementasi insentif itu masih menunggu minat dan kesediaan dari pihak swasta untuk menjalankan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang perumahan.

“Terus terang saja sampai saat ini kami belum mendapatkan pihak swasta, misalnya, developer atau investor perumahan yang menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek KPBU di bidang perumahan,” kata Eko di sela-sela konferensi pers bidang pembiayaan perumahan di Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019.

Eko menjelaskan, untuk menarik minat swasta,pemerintah bakal memberi sejumlah insentif seperti dukungan untuk pengadaan lahan, bantuan untuk studi kelayakan, hingga dukungan berupa pembangunan fisik untuk hal-hal tertentu. “Seperti skema KPBU lainnya, pemerintah akan tetap memberi dukungan. Namun, skemanya bisa berbeda untuk setiap lokasi dan setiap proyek,” ujarnya.

Dengan adanya komitmen dukungan dari pemerintah, Eko berharap agar minat swasta untuk terlibat dalam proyek KPBU di bidang perumahan bisa meningkat.

Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan swasta dalam menyiapkan penerapan KPBU bidang perumahan. Dengan demikian, pihak swasta maupun investor dapat terlibat langsung mulai dari proses pembuatan desain, pembangunan, hingga pengelolaannya.

Eko menjelaskan bahwa melalui skema KPBU, swasta akan diberikan hak konsesi untuk jangka waktu tertentu. Apabila masa konsesinya telah berakhir, pengelolaannya akan dikembalikan kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah menginisiasi beberapa proyek bidang perumahan yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU. Proyek-proyek yang dimaksud antara lain adalah Rusun PALDAM di Bandung dan proyek perumahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Untuk proyek di Bandung, lahan yang akan digunakan merupakan milik pemerintah daerah, sedangkan untuk proyek di KEK Sei Mangkei, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah terjun ke lokasi untuk menindaklanjuti perkembangannya, termasuk soal kesiapan lahannya.

“Kalau lahannya milik pemerintah masih bisa dibantu untuk proses pengadaannya, tetapi kalau lahannya milik swasta ini yang masih kami kaji skema yang tepat seperti apa. Saat ini kami masih menanti siapa pihak swasta yang secara nyata akan menjalankan skema KPBU,” kata Eko.

BISNIS