TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku telah mulai mengambil sejumlah langkah untuk menanggulangi persoalan sampah laut. Hal ini merespons permintaan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam rapat pekan lalu di kantor Luhut, Kementerian Kelautan Perikanan diminta berfokus mengani sampah di daerah prioritas Bali Baru terutama pantai Labuan Bajo yang sampahnya mencapai 12 ton.

“Kami sudah mulai melakukan vokasi di wilayah pesisir termasuk mendata sungai-sungai yang alirannya langsung ke laut,” ujar Edhy, Kamis, 19 Desember 2019.

Edhy menuturkan, sampah laut diperkirakan kuat juga karena kontribusi dari sampah di sungai sungai yang bermuara ke laut. Sehingga ia pun memetakan sungai mana saja yang perlu diawasi ketat agar sampahnya tak sampai ke laut.

“Sekarang bagaimana caranya menghambat sampah laut terutama sampah plastik ini teratasi, bisa dengan cara alamiah yaitu membersihkannya langsung dan membuangnya atau dengan terobosan terobosan,” ujar Edhy.

Terobosan yang dimaksud Edhy misalnya dengan membuat titik titik pengolahan sampah di mulut mulut muara sungai atau pesisir. Atau juga segera merealisasikan upaya memperbanyak alat insinerator sampah atau mesin pembakar yang bisa membuat sampah menjadi abu dan gas sisa pembakarannya kecil seperti yang di terapkan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Eddhy mengatakan saat ini penanganan sampah di Labuan Bajo memang jadi prioritas jangka pendek pihaknya. “Sudah ada tim yang mulai melakukan penimbunan sampah dan kami (Kementerian KKP) sedang mengupayakan mesin incinerator-nya,” ujarnya.

Lebih jauh, Edhy menargetkan di tahun 2020 setidaknya upaya pembersihan sampah di kawasan Labuan Bajo sudah kentara dan tak menimbulkan persoalan lagi. "Edukasi dan vokasi pada wisatawan, nelayan serta pemerintah daerah juga tetap kami lakukan, nggak bisa kalau tak ada sinergi untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.