TEMPO.CO, Banda Aceh -Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menyatakan tidak setuju dengan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan mengekspor benih lobster.

"Bagi saya menjaga konservasi laut itu sesungguhnya menjaga kesejahteraan nelayan," katanya di Banda Aceh, Rabu malam, 18 Desember 2019. Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam kunjungan kerja masa reses pertama sejumlah anggota DPR RI Komisi IV ke Provinsi Aceh.

Dia menegaskan menolak rencana pemerintah mengekspor benih lobster. KKP diminta untuk lebih memikirkan jangka panjang terkait benih lobster tersebut.

Menurut dia, KKP diharapkan mempersiapkan teknologi dalam pengelolaan benih lobster menjadi lobster dewasa. Karena lobster dewasa itu nilai jualnya tinggi. "Saat ini saya menyampaikan saya menolak ekspor benih lobster," katanya.

Kemudian DPR juga mengharapkan agar KKP untuk memikirkan konservasi laut, seperti salah satunya terumbu karang yang menjadi habitat lobster. "Kemudian (kita) menjaga habitatnya, karangnya, pasir lautnya, karena itu adalah rumahnya lobster, itu yang harus kita lakukan," katanya.

Di samping itu, dia juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, serta kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan dana masuk yang terdeteksi PPATK dari dugaan kejahatan penyeludupan benih lobster.

"Kalau PPATK menemukan Rp1 triliun lebih ada dana masuk, yang diindikasikan bahwa itu hasil kejahatan penyeludupan baby lobster maka penyidik Kejaksaan Agung dan kepolisian harus segera menyidik," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali menegaskan rencananya untuk mengkaji kembali aturan larangan pengambilan benih lobster kendati kritik terus berdatangan, termasuk dari pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

ANTARA | BISNIS