TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengatakan bahwa ekspor benih lobster masih jadi salah satu opsi kebijakan Kementerian. Kendati begitu, dia tak sepakat jika ekspor benih lobster diekspor semuanya dari seluruh benih yang ditangkap.

"Apakah solusinya ekspor 100 persen? Saya tidak akan setuju. Kalau mau tanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia, karena itulah potensi kita dan bisa mendapatkan nilai tambahnya," ujar Edhy saat menutup acara "Gelar Wisata Bahari" di kantornya, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019.

Edhy kembali menegaskan bahwa wacana kebijakan untuk melakukan ekspor terhadap benih lobster masih dalam tahap pendalaman. Kementerian, masih melakukan kajian serta meminta masukan dari berbagai pihak terkait keputusan ini. Apalagi ada 29 aturan di KKP yang perlu dirapikan terkait kebijakan ekspor benih lobster.

Sebelumnya, rencana KKP untuk memberikan izin ekspor bagi benih lobster mendapat kritik dari ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri. Sebabnya, pembukaan kembali keran ekspor bayi lobster akan berpengaruh buruk, baik terhadap iklim dagang maupun lingkungan.

Faisal memandang kebijakan itu bakal memberi celah mafia untuk bergerilya. "Ekspor benih lobster dulu sudah dilarang. Sekarang mau dibuka. Sudah gila apa ini," ujar Faisal dalam diskusi para pakar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan untuk membuka keran ekspor tersebut karena dia melihat masih ada masyarakat yang hidupnya bergantung pada mencari dan menjual benih lobster. Karena itu, bila kemudian secara tiba-tiba pemerintah melarang adanya penjualan lobster tentu masyarakat tersebut bisa kehilangan penghasilan.

"Saya hanya fokus bagaimana mereka kerja dulu. Sebab, ribuan orang masih ada yang tergantung hidupnya dalam menjual bayi lobster ini. Hal inilah yang harus dulu dicari jalan keluarnya," ujar Edhy.

Karena itu, ke depan Edhy menginginkan ada kebijakan KKP yang tidak saja mendukung lingkungan, tapi juga mampu mendorong perekonomian masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut bisa membuat perekonomian tetap berkelanjutan sejalan dengan lingkungan yang sama.