TEMPO.CO, Jakarta - DPR menilai ada ketidakharmonisan antara Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia dengan Dirut TVRI Helmy Yahya.

Anggota DPR Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menuturkan pihaknya akan memanggil Helmy Yahya dan Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran TVRI Arief Hidayat Thamrin untuk duduk bersama di rapat komisi I DPR.

“Ada suasana yang kurang harmonis antara Dewas dan direksi TVRI,” katanya, Kamis, 5 Desember 2019.

Menurutnya, ketidakharmonisan itu berkaitan dengan sudut pandang untuk penyelesaikan masalah-masalah internal TVRI. “Makanya, kami ingin mereka duduk bersama untuk mengurai penyebab kurang harmonisnya hubungan antara Dewan Pengawas dan direksi TVRI.”

Sementara itu, Direktur Utama TVRI Helmy Yahya mengatakan surat keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran TVRI Nomor 3/2019 tentang pencopotan dirinya dari kursi Dirut adalah 'cacat hukum'.

“Saya tetap Dirut TVRI yang sah bersama seluruh direksi,” kata Helmy Kamis, 5 Desember 2019.

Dalam surat pernyataannya, Helmy menuturkan bahwa SK yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas pada Rabu (4/12/2019) adalah cacat hukum dan tidak mendasar. Pasalnya, mengacu pada PP No.13/ 2005 pasal 24 ayat 4 disebutkan bahwa anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila, pertama tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, terlibat dala tindakan yang merugikan lembaga. Ketiga, dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terakhir, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 22 (PP 13/2005).

Helmy menyatakan dalam SK tersebut juga tidak dijelaskan alasan Dewan Pengawas yang menonaktifkan dirinya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas LP TVRI menyatakan menonaktifkan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI) Helmy Yahya dari posisinya. Hal ini mengacu pada SK Dewan Pengawas Nomor 3/2019.

“Memutuskan, menonaktifkan sementara Sdr. Helmy Yahya sebagai direktur utama lembaga penyiaran TVRI. Selama nonaktif sementara sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia, yang bersangkutan tetap mendapatkan penghasilan sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia,” tulis surat keputusan pada Kamis, 5 Desember 2019.

Dalam surat itu disebutkan bahwa posisi Helmy Yahya akan digantikan oleh Supriyono sebagai Plt. Harian Direktur Utama lembaga penyiaran TVRI. Saat ini posisi Supriyono merupakan Direktur Teknik TVRI. Adapun, keputusan tersebut berlaku mulai SK tersebut ditandatangani yaitu pada 4 Desember 2019.

Sebagai informasi, Helmy Yahya ditunjuk sebagai Direktur Utama TVRI untuk periode 2017 hingga 2022 oleh Dewan Pengawas LPP TVRI Pada 24 November 2017. Saat itu, dia mengatakan memiliki empat prioritas kerja untuk membenahi stasiun televisi milik pemerintah itu.

Salah satu prioritas kerjanya selama lima tahun menjabat adalah mengemas ulang program-program di TVRI dengan tampilan yang kekinian dengan mengidupkan kembali dengan tampilan kekinian adalah acara kuis dan sejumlah acara sinema elektronik.

Prioritas kedua yang akan dilakukannya adalah penyegaran Sumber Daya Manusia dengan membuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk generasi milenial berkarya di TVRI. Ketiga, dia juga akan memperbaiki administrasi dan kondisi keuangan di TVRI.

Keempat, adalah pembaruan teknologi penyiaran di TVRI. Menurutnya, TVRI harus memperbarui teknologi penyiaran yang digunakan agar bisa mencapai tampilan program yang kekinian.