TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada kebocoran di belanja alat utama sistem senjata atau alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak. Prabowo juga memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan.

"Belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran," kata Dahnil di Jakarta, Senin, 25 November 2019.

Dahnil menjelaskan, sejak awal Menteri Prabowo telah memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi kementerian itu untuk tidak bermain-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara.

Pernyataan ini merespons pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada akhir pekan lalu saat menggelar rapat terbatas membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata di Kantor Presiden. Saat itu ia mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua samudera dan benua harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang disegani di kawasan Asia Timur.

"Karena itu, kita perlu melakukan penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri," kata Jokowi, Jumat, 22 November 2019.

Jokowi juga menekankan tiga hal. Pertama, peta jalan pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri harus jelas mulai dari hulu ke hilir dengan melibatkan BUMN dan swasta sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.

<!--more-->

Kedua, pemerintah juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista atau program kerjasama dengan negara lain. "Dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah stop yang seperti itu," ucapnya.

Adapun ketiga, Presiden meminta kebijakan pengadaan alutsista benar-benar diperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu cepat pada saat ini yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa mendatang.

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo akan mengelola anggaran terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020.

Berdasarkan nota keuangan APBN 2020, Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 127,4 triliun. Angka itu naik bila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2019 sebesar Rp 106,1 triliun. Adapun pada 2018, belanja pertahanan negara mencapai Rp 107,7 triliun. Meski demikian, anggaran Kementerian Pertahanan tetap tercatat menjadi yang paling tinggi untuk beberapa tahun terakhir.

Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan digadang-gadang dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) beserta perawatannya. Sedangkan lainnya dipakai untuk biaya operasional hingga sarana-prasarana di area-area remote, seperti di pangkalan militer Sorong, Papua.

Anggaran Kementerian Pertahanan bahkan tercatat lebih besar daripada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR. Pada 2020, Kementerian PUPR hanya memperoleh Rp 120,2 triliun. Secara keseluruhan, belanja APBN 2020 dipatok Rp 2.540,4 triliun. Sedangkan pendapatan negara diperkirakan Rp 2.233,3 triliun.

BISNIS | FRANCISCA CHRISTY