Petugas mengecek aliran listrik seusai apel siaga pasukan piket Asian Games 2018 di Unit Area Pelaksana Pemeliharaan Cawang, Jakarta, Selasa, 10 Juli. Untuk mendukung kelangsungan acara itu, PLN menggelar apel pasukan siaga untuk mensuplai pasokan listrik. TEMPO/Tony Hartawan
Soal rencana kenaikan tarif listrik pada tahun depan ini belakangan makin ramai dan viral diperbincangkan publik. Salah satunya terlihat di media sosial Twitter.
Pemilik akun Twitter @taponisme misalnya. Pada hari Selasa siang, 19 November 2019, sambil menyertakan link berita tentang rencana kenaikan tarif listrik itu, ia berujar, "Kudu kuat..tetap semangat..."
Ada juga @wan_tanpanama mengeluhkan rencana pemerintah tersebut. "Ekonomi meroket..tariflistrik meroket...iuran bpjs meroket..harga2 meroket...rakyat semaput dihantam roket," seperti dikutip dari cuitannya.
Adapun Johns Markim khawatir rencana pemerintah menaikkan tarif listrik hanya akan mempersulit masyarakat miskin. "YANG MISKIN MAKIN MISKIN," seperti dikutip dari cuitannya di Twitter dengan akun @etty_markim.
Pemilik akun @Gambio7 juga mengeluhkan rencana pemerintah itu. Terlebih tercatat tak hanya listrik yang tarifnya akan naik, tapi juga iuran BPJS Kesehatan dan pajak.
Advertising
Advertising
"Makin gak jelas tujuan bernegara ini. rakyat makin susah dg dicabut bnyk subsidi, naiknya pajak, tariflistrik, sembako, mereka masih dipaksa bayar BPJS bulanan yg bakal naik 100% Indonesia dari hutannya, dari lautnya itu kaya, masa rakyat menderita?" seperti dicuitkan oleh @Gambio7.
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana
19 jam lalu
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana
Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.
