Rapat Soal Bank Muamalat, DPR Larang OJK Beri Keterangan

Editor

Rahma Tri

Senin, 18 November 2019 22:25 WIB

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat memberikan keynote speech dalam seminar bertajuk "Antisipasi Disrupsi Teknologi Keuangan Kerja 4.0 : Mengendalikan Fintech sebagai Parameter Perekonomian Masa Kini" di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Rabu 23 Januari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja tertutup dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait langkah untuk asuransi Jiwasraya, Bumiputera, Bank Muamalat dan Hanson Internasional. Rapat tertutup tersebut berlangsung dari pukul 14.00 hingga pukul 18.15.

Sekitar pukul 18.30, anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana memberi keterangan kepada media yang hadir. "Pokoknya OJK diminta untuk mempercepat investor masuk ke sana," kata Heri di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

Saat sedang memberikan keterangan, tiba-tiba datang anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhun dari belakang Heru. Kedatangan Misbakhun itu ternyata untuk mengingatkan Heru agar tidak memberikan keterangan kepada media mengenai rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu.

"Saya ingatkan, rapatnya tertutup ya. Minta tolong dipahami rapatnya adalah rapat tertutup, jadi kalau rapat tertutup siapapun tidak boleh memberikan keterangan apapun," kata Misbakhun.

Sekitar 10 menit kemudian, Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan akan mendalami lebih lanjut permasalahan mengenai Bumiputera dan Bank Mualamat. "So far penyelamatan Bank Muamalat sudah dipersiapkan, jadi kepada para nasabah tidak usah khawatir. Pemerintah dalam hal ini hadir. Kami komisi XI akan mengawal," kata Dito.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Dia mengatakan Komisi XI akan lanjutkan pembahasannya lebih lanjut dengan direksi Bank Muamalat, pemegang saham, dengan auditor dan pihak lainnya. Hal itu akan dibahas dalam panitia kerja atau Panja. "Kalau panja kan pembahasannya lebih enak lagi. Dalam waktu yang secepat-cepatnya. Saya pengennya sebelum reses Desember," kata Dito.

Sebelumnya, saat rapat belum tertutup, Misbakhun menanyakan ihwal langkah OJK terhadap isu terkini, yaitu, Jiwasraya, Bumi Putera, Bank Muamalat dan Hanson Internasional pada rapat kerja. "Saya ingin dapat review mengenai isu yang ramai itu. Apa langkah yang sudah diambil OJK? Tugas utama OJK pengawasan dan perlindungan konsumen," kata Misbakhun.

Merespons hal tersebut, Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso hanya menjawab secara umum. "Saya jawab umum, untuk detail dalam rapat tertutup," kata dia.

Menurut Wimboh, OJK melakukan fungsi pengawasan yang meyakinkan agar masyarakat terpenuhi kepentingannya. "Kalau kita melakukan assessment itu detail. Terkait perusahaan tadi kami melakukan analisis detail, detail," ujarnya.

Dengan analisis detail itu, kata dia, ada beberapa lembaga keuangan yang ternyata membutuhkan perhatian lebih. Dengan begitu, OJK mencoba meminta pemilik untuk melakukan setoran. Permintaan setoran itu, kata dia, berlaku bagi perusahaan asuransi dan perbankan. "Kami kasih waktu. Kami minta mencari investor," kata Wimboh.

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

11 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

16 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

2 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

3 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

3 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

3 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya